Rapat Koordinasi Penguatan Jejaring Dalkarhutla di TN Matalawa dalam rangka Kesiapsiagaan Dalkarhutla 2020

 

Rapat Koordinasi Penguatan Jejaring Dalkarhutla di TN Matalawa

dalam rangka Kesiapsiagaan Dalkarhutla 2020

 

Denpasar, 26 Juni 2020

 

Kamis 25 Juni 2020, Balai Taman Nasional Matalawa melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla melalui virtual meeting. Rapat ini dihadiri oleh 50 orang peserta dan diisi oleh 9 narasumber dari berbagai instansi, diantaranya Balai TN Matalawa, Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (JabalNusa), Polres Sumba Barat, Polres Sumba Timur, Kodim 1601, Kodim 1613, BPBD Sumba Barat, BPBD Sumba Tengah, dan BPBD Sumba Timur.

Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla TN Matalawa dibuka oleh M. Rahmat selaku Kasubdit Pemulihan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE. M. Rahmat menyampaikan kebakaran hutan dan lahan menjadi penyebab degradasi hutan di kawasan konservasi. Sejak tahun 2015 – 2019 karhutla terjadi di 154 lokasi atau setara dengan 27,7 % dari total jumlah kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Untuk mencegah hal ini terjadi kembali, diperlukan sinergitas yang kuat antar stakeholder dalam pengendalian karhutla, salah satunya dengan BPPIKHL JabalNusa. “Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali Amanat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020, dimana semua pihak harus bersinergi dalam pengendalian Karhutla” ujar M. Rahmat.

Secara umum, hampir 40% wilayah kerja Balai TN Matalawa merupakan kawasan savana kering yang rawan terbakar. Curah hujan yang rendah di wilayah TN Matalawa menambah tingkat rawan karhutla di kawasan ini. Hingga Juni 2020, luas karhutla yang terjadi di BTN Matalawa sudah mencapai angka 2.896,1 Ha. Kondisi ini disampaikan oleh Kepala Balai TN Matalawa, Memen Suparman. Dalam paparannya, beliau menyampaikan terdapat penyebab karhutla yang terjadi di wilayah TN Matalawa, diantaranya perburuan satwa di kawasan hutan (perburuan satwa babi hutan dengan membakar savana), pembakaran lahan (pengolahan dengan tebas bakar dan ladang berpindah), dan penggembalaan liar (pembakaran savana untuk mendapatkan rumput baru).

Berbagai tantangan dalam pengendalian karhutla yang ada disampaikan juga oleh Kepala Balai PPIKHL JabalNusa, Haryo Pambudi. Sejalan dengan arahan Kasubdit Pemulihan Kawasan Konservasi, Haryo menyampaikan perlu sinergitas yang kuat dalam pengendalian karhutla diantaranya melalui kegiatan patroli mandiri, deteksi dini, pembuatan sekat bakar dan penyiapan langkah-langkah antisipasi lainnya. Hilangnya tutupan hutan menjadi lahan terbuka mengakibatkan hilangnya simpanan karbon yang berpengaruh terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, diperlukan solusi permanen untuk mengatasi pembakaran yang disengaja karena motif ekonomi. Dalam paparannya, Haryo juga menyampaikan gagasan untuk melakukan pemetaan desa di sekitar kawasan hutan berbasis Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). Sistem ini akan memberikan gambaran kondisi umum kerentanan desa-desa di sekitar kawasan konservasi. Kondisi kerentanan di setiap desa akan menjadi landasan untuk melakukan aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) yang tepat. Adanya penguatan masyarakat Desa di sekitar kawasan konservasi diharapkan mampu menjadi solusi alternatifagar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi, ungkap Haryo.

jbnomen20jun61

Dari pihak TNI/Polri (Polres Sumba Barat, Polres Sumba Timur, Kodim 1601/ST, dan 1613/SB) menyampaikan kesiapannya dalam membantu penanganan karhutla dengan mengerahkan para personilnya. Secara umum, seluruh pihak/instansi yang mengikuti kegiatan rakor ini telah siap untuk berperan aktif dalam pengendalian karhutla di wilayah Nusa Tenggara Timur. Rakor kali ini menghasilkan sebuah deklarasi dari seluruh stakeholder untuk mengutamakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama masyarakat, meningkatkan frekuensi patroli dan pemantauan hotspot, memadamkan titik api sekecil apapun di suatu wilayah dengan segera dan tuntas, melakukan upaya penanganan pasca kebakaran hutan secara menyeluruh dan terpadu, serta dalam menjalankan tugas senantiasa bersama masyarakat dan rela berkorban untuk kepentingan umum

Kehumasan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

 

Clara Rosy Irawati, SP

Nur Rais Irfan Aminuddin, A. Md

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT