Aksi Nyata Solusi Dampak Perubahan Iklim

Aksi Nyata Solusi Dampak Perubahan Iklim

Kekhawatiran akan berkurangnya simpanan air di dalam tanah, kejadian banjir dan ancaman kekeringan seolah menjadi rutinitas permasalahan tahunan. Praktek-praktek konservasi tanah dan air perlu didorong kembali agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut. Poin tersebutlah yang melatarbelakangi Hari Sudrajat SP, Pejabat Fungsional pada BPPIKHL JabalNusa, menyampaikan paparan inovasi sumur resapan air (SRA) sebagai sebuah solusi konkrit yang mudah diaplikasikan di tingkat masyarakat. Paparan ini disampaikan pada agenda Bincang Iklim sesi 7 pada 5 Juni 2020, bersama pemapar lainnya Made Suartana, S.Hut yang mengangkat topik rain harvesting sebagai bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim. Sesi ini juga menghadirkan paparan tentang Pembukaan Lahan Tanpa bakar yang disampaikan oleh Clara Rossy Irawati, SP.

Hari dalam paparannya menjelaskan bahwa SRA adalah bentuk rekayasa teknik konservasi air untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan jumlah air tanah. Sumur resapan sendiri merupakan salah satu bagian dari optimalisasi fungsi sistem daerah aliran sungai (DAS), oleh karena itu perlu dibangun di areal terbuka maupun di pemukiman, tegas Hari.Pembangunan SRA dengan skala besar dapat berkolaborasi dengan BPDAS, Dinas LHK, Perum Perhutani bahkan dapat melibatkan swasta melalui program CSRnya, tambah Hari.

Dalam kesempatan yang sama, Made Suartana sebagai pemapar kedua menambahkan bahwa daya serap sumur resapan dengan permeabilitas sedang mampu menyimpan air lebih dari 60 ribu m3/th. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan rata-rata tahunan rumah tangga, yaitu 52 ribu m3/th, dengan asumsi dalam setahun terjadi 90 hari hujan. Memanen air hujan dapat dilakukan sebagai bagian mengurangi dampak perubahan iklim yakni dengan menekankan pada kualitas air perubahan kecukupan sumber daya air. Pemanenan air hujan ini sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi pemenuhan kebutuhan air rumah tangga, akan tetapi tantangan dalam penerapannya, masih belum terbangunnya kesadaran di masyarakat bahkan cenderung apatis, tambah Made. Terdapat pula alasan biaya, kondisi tapak yang padat hingga regulasi. Meski demikian, Made mengusulkan untuk melakukan intervensi melalui sosialisasi bagi masyarakat untuk membangun kebiasaan memanen air hujan. “Suntikan subsidi dari pemerintah atau memberi akses dana desa untuk membangun SRA tampaknya akan memudahkan upaya penyadaran, ditambah dengan menyusun kesepakatan /regulasi di tingkat tapak”, lanjut Made.

jbnjun2031

Dampak perubahan iklim yang sering dirasakan lainnya yakni kekeringan terutama ketika musim kemarau. Di musim ini umumnya marak terjadi praktek pembukaan lahan, bahkan dengan cara membakar. Praktek pembukaan lahan dengan membakar dinilai lebih murah biayanya namun praktek tersebut menjadi salah satu pemicu GRK. Hal tersebut disampaikan oleh Clara Rosy Irawati dalam paparannya dengan tajuk “Penyiapan Lahan Tanpa Bakar Antara Harapan dan Kenyataan”. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) tertuang dalam UU No.18 Tahun 2004 dimana pelaksanaannya tidaklah selalu mudah. Tantangan pelaksanaan PLTB di Indonesia berada di ambang antara harapan dan kenyataan karena umumnya kegiatan PLTB ini hanya tidak berhasil di semua daerah di Indonesia. Esensi dari regulasi ini sendiri yakni untuk menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan namun terdapat beberapa pengecualian dengan prasyarat tertentu yang membolehkan membuka lahan seluas 2 ha dengan membakar, khususnya dengan alasan-alasan kearifan lokal. “Ketidakpastiannya terletak pada pengecualian tersebut sehingga sangat sulit memantau siapa yang boleh siapa yang tidak boleh”, kata Clara. Menurut Clara, perlu menyusun opsi intervensi untuk kegiatan PLTB ini, misalnya melahirkan inovasi cara bertani/berkebun yang tidak membutuhkan ekpansi lahan baru disetiap musimnya. Atau dengan melakukan tinjauan terhadap regulasi yang ada supaya tidak ada celah yang bisa disalah gunakan di tingkat lapangan. Opsi intervensi ini harus dilakukan karena keberhasilan PLTB merupakan cermin keberhasilan pencegahan karhutla yang cukup efektif.

Kepala BPPIKHL Jabalnusa, Haryo Pambudi, S.Hut., M.Sc dalam ulasannya menyampaikan bahwa peran balai diantaranya adalah mengisi gap dari program atau kebijakan yang dijalankan oleh institusi teknis lainnya. Hal ini untuk menghindarkan terjadinya overlapping program. Misalnya sumur resapan yang notabene menjadi bagian kewenangan BPDASHL maka substansi peran kita bukan pada pembangunan fisiknya melainkan dapat berperan sebagai “buzzer” melalui identifikasi spot-spot atau wilayah yang rentan ketersediaan air dan direkomendasikan untuk dibangun SRA. Balai juga berperan dalam memastikan setiap program yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut dapat dikuantifikasi dan terlaporkan (MRV) dalam kerangka capaian kinerja pengendalian perubahan iklim. “Tema perubahan iklim adalah lintas sektor, maka penting untuk memetakan sektor mana saja yang terkait dan mengintegrasikan kedalam ruang lingkup pengendalian perubahan iklim”, jelas Haryo.

Kehumasan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Pamela Ayu Andrea Jeaneth Suryadi, S.Hut

I Komang Tri Wijaya Kusuma, SP., M. Sc

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT