Seberapa Jauh Kesiapan Operasionalisasi SIGN-SMART dan SRN PPI?

SIGN-SMART (Sistem Inventory GRK Nasional-Sederhana Mudah Akurat Ringkas dan Transparan)merupakan salah satu platform unggulan KLHK untuk mendukung proses IGRK dan memerlukan dukungan para pemangku kepentingan. Di sisi lain peran SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) sebagai platform meregister data aksi dan sumber daya memerlukan penguatan dalam implementasinya dengan berbagai permasalahan yang ada dalam operasionalisasinya. Hal ini tergambar dalam tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh BPPIKHL dalam mendukung operasionalisasi SIGN-SMART dan SRN PPI di daerah.

BPPIKHL JabalNusa kembali melanjutkan seri BINCANG IKLIM pada hari Selasa, 2 Juni 2020 dengan topik diskusi “Seberapa Jauh Kesiapan Operasionalisasi SIGN-SMART dan SRN PPI” khususnya pengalaman BPPIKHL dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. BINCANG IKLIM Sesi 6 ini menghadirkan 2 penyaji untuk mempresentasikan pembelajaran, kendala dan opsi gagasan, serta dihadiri 51 peserta yang terdiri dari staf teknis dan fungsionalBalai PPIKHL lingkup Ditjen PPI.

jbnomenjun2021

Aan Ridho Firdaus Hambyah, S. Hut. sebagai pemateri pertama memaparkan materi diskusi implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional merupakan salah satu payung regulasi yang dalam penerjemahannya dengan lahirnya Ditjen PPI-KLHK sebagai National Focal Point UNFCCC, memerlukan upating regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan negosiasi internasional. Kebijakan Satu Data GRK yang digagas dan didorong oleh Ditjen PPI diharapkan mampu mempermudah proses MRV. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, KLHK menerbitkan PermenLHK No.72/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi  Aksi Dan Sumberdaya PPI dan PermenLHK No.73/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan Inventarisasi GRK Nasional. Pengumpulan data pada tingkat sub nasional menjadi satu keadaan yang seringkali membutuhkan effort ekstra. Setidaknya poin ini menjadi sorotan Aan dalam diskusi tersebut.

Pengarusutamaan harmonisasi kebijakan satu data GRK dengan sektor-sektor terkait menemui kendala dalam hal komitmen pelaoprannya. Hal ini menyebabkan updating data nasional terkendala oleh supply data yang menunjukkan masih terdapat gap antara data yang dibutuhkan dengan data yang terkumpul. Berbagai kendala yang dihadapi perlu disikapi melalui langkah strategis dengan melakukan pembenahan dalam struktur kelembagaan, intervensi kebijakan dari voluntary menjadi mandatory. Skema insentif perlu di exercise untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaporan data IGRK, termasuk pengintegrasian beberapa platform pelaporan dari masing masing K/L kedalam SIGN-SMART. Isu lain adalah ketersediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan IGRK di daerah dengan kapasitas yang bervariasi. Oleh karena itu, perlu mendorong terbangunnya klinik IGRK agar dapat menjadi jawaban untuk pengembangan sumberdaya manusia pelaksana di daerah, kata Aan.

Selaras dengan IGRK, Ditjen PPI juga melakukan tracking pemetaan upaya pengendalian perubahan iklim melalui Sistem Registri Nasional (SRN) PPi berbasis web platform. Platform ini dibangun untuk mendata sekaligus merekognisi setiap kontribusi dari berbagai pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Sebagaimana disampaikan oleh pemapar kedua, Pamela Ayu Jeaneth Suryadi, S.Hut., bahwa SRN mendata dan sekaligus memberi pengakuan atas setiap upaya reduksi emisi dari kegiatan adaptasi, mitigasi maupun kegiatan yang termasuk dalam skema joint adaptasi mitigasi (JAM). PermenLHK No 71/2017 tentang Penyelenggaraan SRN PPI juga telah diterbitkan sebagai paying hukum pelaksanaannya. Namun sejauh ini, Balai PPIKHL lebih memfokuskan keberadaan SRN yang diidentikan dengan skema ProKlim. Padahal terbangunnya SRN adalah untuk “men-tagging” aksi yang tidak hanya tergolong adaptasi dan mitigasi saja, melainkan juga sumberdaya lainnya yang mendukung upaya penurunan GRK. Hal ini memerlukan peningkatan kapasitas di lingkup BPPIKHL untuk lebih mengoptimalkan penggunaan SRN untuk berbagai skema aksi dan sumber daya.

Kepala BPPIKHL JabalNusa, Haryo Pambudi, S.Hut, M.Sc. memberikan catatan bahwa keberadaan SIGN SMART dan SRN PPI merupakan instrumen yang dibangun oleh Indonesia untuk menjamin akuntabilitas capaian aksi dan sumber daya secara akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penerjemahan transparency framework Pasal 13 pada Persetujuan Paris. SIGN SMART diharapkan menjadi rumah bagi hasil pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi dan sumber daya pengendalian perubahan iklim yang didasarkan pada Pedoman Umum Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Pedoman ini juga harus mengacu pada pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Kehadiran SRN PPI yang telah dibangun oleh KLHK selaku National Focal Point diharapkan mempermudah dalam pengelolaan dan penyediaan data dan informasi aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia yang dilaksanakan dengan berbagai dukungan sumber daya.

Secara internal, kewenangan akses Balai dan pemahaman seluruh ruang lingkup SIGN SMART dan SRN PPI perlu dioptimalkan. Mandat regulasi pelaporan data masing-masing sektor yang tergolong dalam ruang lingkup mitigasi dan adaptasi perlu diuraikan agar peran BPPIKHL dapat ditempatkan secara proposional dan tidak overlapping dengan institusi lain di tingkat nasional dan daerah. Dengan melakukan mapping regulasi, jenis data dan tipologi data yang diperlukan pada SIGN SMART dan SRN PPI sangat diperlukan untuk mempermudah pelaporan. Terkait SRN, Haryo menambahkan pentingnya keterlibatan balai dalam menjaring data aksi dan sumber daya untuk diregistry sebagai bahan laporan capaian target NDC Indonesia yang dilaporkan ke secretariat UNFCCC melalui Biennial Update Report (BUR) maupun National Communication (NatCom).

Kehumasan BPPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Ika Herdianawati, A.Md.

I Komang Tri Wijaya Kusuma, M.Sc.

C. Ugik Margiyatin, S.Sos., M.Sc.

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT