Antisipasi Karhutla di Wilayah Papua

 

Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang ajak semua satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bersinergi. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ekoregion Papua secara virtual yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim untuk bersinergi mencegah karhutla pada musim kemarau yang dimulai bulan Juni ini (19/6).

pkhlomenjun2057  pkhlomenjun2058

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya komunikasi para pemangku kawasan dan juga pemerintah daerah terkait pengendalian karhutla. Basar Manullang mengungkapkan berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, wilayah Papua dan Papua Barat sebagian akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kemarau normal dan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli-Agustus 2020.

Kepala P3E Papua Abdul Muin mengungkapkan dalam mendukung pengendalian karhutla di daerah, P3E Papua senantiasa mengupayakan koordinasi antar stakeholders terkait pengendalian karhutla di daerah dan melakukan fasilitasi dalam rangka koordinasi di daerah, seperti rapat atau pertemuan membahas pengendalian karhutla.

“Dalam pengendalian karhutla kami mendukung distribusi informasi hotspot dalam rangka early warning detection kepada stakeholders di daerah. Berikut juga memberikan dukungan data dan informasi mengenai lokasi dan status kawasan yang terdeteksi hotspot,” ungkap Abdul.

“Kami mengharapkan agar semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan dan mempersiapkan langkah-langkah pengendalian agar kejadian karhutla di wilayah Papua dan Papua Barat dapat ditekan atau direduksi optimal, ” jelas Basar.

“Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan frekuensi pengecekan lapangan/groundcheck, terutama di wilayah rawan kebakaran dengan mengkoordinir semua potensi daerah seperti pemerintah kabupaten/kota, TNI, POLRI, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat,” ucap Basar.

Direktur Pengendalian Karhutla mengingatkan pemerintah daerah harus segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan satuan tugas dan pembentukan pos komando dalkarhutla bagi daerah-daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla, atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG. Hal ini untuk mendorong mobilisasi sumber daya pengendalian karhutla ke wilayah-wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat.

pkhlomenjun2051

“Banyak upaya yang harus kita siapkan dalam pengendalian karhutla seperti kesiapan tenaga dan sarana prasarana pengendalian karhutla serta mengaktifkan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA),” tambah Basar.

“Dalam upaya pengendalian karhutla kita harus melibatkan semua pihak termasuk mengajak para pemuka agama agar mengajak masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan," ucap Basar.

“Pengendalian karhutla membutuhkan sinergitas para pihak (stakeholders) dan perlu membangun social community power dalam pengendalian karhutla.” pungkas Basar.

Narasumber lain yang hadir dalam rakor ini adalah Kepala Biro Perencanaan Ayu Dewi Utari yang mengungkapkan bahwa penanganan karhutla adalah upaya terpadu lintas eselon satu, lintas kementerian/lembaga, lintas pemerintah pusat dan daerah serta dibutuhkan dukungan penuh masyarakat dan swasta untuk penanganannya.

“Dalam pengendalian karhutla upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemadaman,” ungkap Ayu.

Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla (PPIKHL) Wilayah Maluku Papua Priyanto mengungkapkan upaya pengendalian karhutla di Papua menghadapi tantangan yang cukup berat karena lokasi karhutla yang merupakan area yang sulit dijangkau.

“Kami berusaha untuk senantiasa bersinergi dalam pengendalian karhutla di Papua, karena itu kami selalu menjalin komunikasi dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis), Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri di lapangan,” ungkap Priyanto.

Hadir dalam pertemuan ini satuan kerja Kementerian LHK (P3E, BPPIKHL, BKSDA, BTN, BPDAS, BPHP) di Papua dan Papua Barat, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Cabang Dinas Kehutanan lingkup Papua dan Papua Barat, BPBD Provinsi Papua, dan BPBD Provinsi Papua Barat.

pkhlomenjun2053

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT