Skema Integrasi Informasi Data dan Aksi Pengelolaan Hutan dan Lahan di Provinsi Bali Melalui SRN untuk Pencapaian Target NDC

 

Skema Integrasi Informasi Data dan Aksi Pengelolaan Hutan dan Lahan

di Provinsi Bali Melalui SRN untuk Pencapaian Target NDC

balinov1931

Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusra kembali mengadakan pertemuan seri Focus Group Discussion (FGD) ke-3 dengan judul:“Sinergi Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target NDC” pada tanggal 14-15 November 2019. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan UPT lingkup Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi beserta KPH, dan Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali. Sinergi Pengelolaan Hutan dan Lahan merupakan sektor kunci dalam pencapaian target NDC yang memerlukan dukungan data dan informasi ilmiah. Hal ini ditekankan oleh Kepala Balai PPIKHL Wil. Jabanusra, Haryo Pambudi,S.Hut., M.Sc. pada pertemuan tersebut.  Keberhasilan pencapaian target pengurangan emisi GRK, diperlukan dukungan multipihak di tingkat nasional dan sub nasional dalam memberikan dukungan basis ilmiah sebagai dasar penyusunan rencara intervensi yang berupa aksi mitigassi dan adaptasi bidang berbassis lahan sekaligus peluang pendanaannya.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dr. R.A. Belinda Arunawati Margono menyampaikan bahwa sebagai walidata  telah membangun Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana) yang menyediakan data aktivitas berupa kelas tutupan lahan series dan analisa data spasial dan juga faktor emisi yang diperlukan dalam konteks isu perubahan iklim. Direktorat IPSDH sedang dalam proses pembahasan protokol sharing data yang dihasilkan antara pusat dan daerah, dan memungkinkan untuk ditunjuk instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Protokol data ini digunakan untuk memberikan kemudahan memberikan data simontana dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Hal ini mempertimbangkan bahwa dalam konteks rencana pembangunan dan pengelolaan unit manajemen memerlukan basis spasial yang akan memberikan manfaat pembangunan dan sekaligus berkontribusi dalam pencapaian target NDC.

Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Hutan, Judin Purwanto, S.Hut., M.Si menyampaikan bahwa data rekalkulasi tutupan lahan telah tersedia data dari tahun 1990 sampai dengan 2018. Sistem berbasis web ini bisa menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pengelolaan penutupan lahan, penyusunan baseline emisi, penghitungan emisi dan sekaligus digunakan untuk pengukuran kinerja tahunan dalam mempertahankan tutupan hutan dari agregasi aksi yang dilaksanakan.

Sesi diskusi disampaikan beberapa catatan diantaranya diperlukan overlay data-data yang tersedia berupa data spasial, data lahan kritis, daya dukung-daya tampung, data iklim yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga. Lebih lanjut data tersebut dapat digunakan untuk merumuskan aksi mitigasi adaptasi dengan berbagai sumber pendanaan. Dalam rangka mengidentifikasi aksi dan sumber daya yang sekaligus untuk menerjemahkan mandat internasional Transparency Framework Paris Agreement ke konteks nasional, Ditjen PPI juga telah membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) pada tahun 2016.

Melalui SRN data aksi dan sumber daya adaptasi-mitigasi perubahan iklim dapat didaftarkan sehingga akan mendapat pengakuan pemerintah atas kontribusinya terhadap upaya pengendalian perubahan iklim. Sistem ini pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya serta capaiannya. Pendaftaran melalui SRN bertujuan agar data, informasi aksi dan sumber daya adaptasi-mitigasi perubahan iklim tidak dihitung ganda. SRN menjadi ‘rumah’ pengumpulan data dan informasi terkait upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia yang disampaikan ke UNFCCC.  Sistem registri ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi opsi-opsi sumber pendanaan baik internasional maupun nasional.

Salah satu opsi yang juga diangkat dalam pertemuan, diantaranya adalah dana desa untuk mendukung kegiatan pengendalian iklim. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah pengendalian perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Perubahan Iklim Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusra, Pujo Nur Cahyo, S.Si., M.Sc. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki kebijakan untuk mewajibkan pemerintah desanya agar mengalokasikan dana desa untuk kegiatan rehabilitasi hutan desa. Lebih lanjut opsi penggunaan dana desa dalam konteks perubahan iklim diperlukan pelibatan pihak yang lebih luas dalam menerjemahkan dalam bentuk aksi di tingkat desa. (Ugik/Ika)

balinov1932

 

balinov1933

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT