MEMBAHAS PENANGANAN KARHUTLA, KOMISI IV DPR RI MENGUNJUNGI 3 PROVINSI DI PULAU SUMATERA

 

MEMBAHAS PENANGANAN KARHUTLA, KOMISI IV DPR RI MENGUNJUNGI 3 PROVINSI DI PULAU SUMATERA

sumnov1951

Palembang – Balai PPIKHL Wilayah Sumatera menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (7/11/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka membahas penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain di Provinsi Sumatera Selatan, Anggota Komisi IV DPR RI juga mengunjungi Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang merupakan provinsi rawan Karhutla.

sumnov1952“Terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini ada 4 aspek, pertama aspek dari manusianya, yang kedua aspek dari lahannya, yang ketiga aspek dari regulasinya, yang keempat aspek cuaca. Saya ingin mendengar dari teman-teman semua karena selama saya menjabat baru 5 tahun terakhir ini heboh soal kebakaran sampai Polisi dan Tentara dilibatkan. Ada apa sebenarnya di lapangan ini, apa ada fenomena lain, ini mohon masukan. Kami ingin merangkum apa kira-kira yang harus kita bawa untuk diperjuangkan di Jakarta khususnya untuk Sumatera Selatan,” ujar Ir. Darori, M.M. salah satu anggota Komisi IV DPR RI.

Menanggapai hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Selatan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan sudah maksimal antara lain dengan adanya patroli. Yang menjadi masalah 1 titik api bisa berubah menjadi 200 titik. 1 titik api tersebut dapat terbawa angin sehingga tanpa bisa diprediksi, kebakaran dapat merembet ke lokasi lain.

        

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta Kepala Dinas dan jajarannya, Danrem Garuda Dempo, Perwakilan Polda Sumsel, BNPB dan BPBD.

sumnov1953

Danrem Garuda Dempo mengatakan bahwa hal yang menjadi keterbatasan Tim Satgas Karhutla antara lain keterbatasan personil, perilaku manusia, lokasi yang sulit dijangkau, tidak adanya sumber air karena musim kering, dan karakter tanah gambut yang sulit dipadamkan.

Perwakilan Polda Sumsel menyatakan bahwa sampai Bulan November ini telah mengungkap 31 Laporan Polisi dengan 39 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi, yaitu PT HBL (Hutan Bumi Lestari) yang melibatkan Direktur Operasional dari PT. HBL. Dari sejumlah kasus tersebut 30 kasus diungkap dengan cara tertangkap tangan. Kasus korporasi saat ini dalam tahap 1 yaitu sedang koordinasi dengan Kejaksaan.

Dari 31 kasus tersebut sebanyak 7 perkara telah P21, sedangkan 24 lainnya masih tahap penyidikan. Kasus tersebut semuanya merupakan kasus kebakaran yang sengaja dibakar dengan tujuan membuka lahan untuk perkebunan, persawahan dan pembangunan perumahan.

Dalam kunjungan ini, Anggota Komisi IV DPR RI juga meninjau lokasi areal bekas terbakar dan Posko Terpadu di Simpang KTM Sungai Rambutan dan Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir untuk berdiskusi dengan Anggota Manggala Agni dan Tim Satgas Karhutla lainnya terkait kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

        sumnov1954

Dalam pencegahan Karhutla, harus ada koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan terjadinya kebakaran. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusahaan/korporasi yang melakukan pembakaran harus benar-benar ditegakkan sehingga akan menimbulkan efek jera, misalnya mencabut izin usaha perusahaan/korporasi. Pemerintah seharusnya tidak menerbitkan izin usaha bagi perusahaan/korporasi yang belum memiliki sarana prasarana pemadaman Karhutla.

Pencegahan karhutla juga akan lebih efektif jika berbasis desa, masyarakat turut dilibatkan. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan Karhutla dan Pemerintah daerah harus melengkapi sarana prasarana untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla.

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT