PEKAN REDD+ INDONESIA : Indonesia REDD+ Performance sebagai Agregasi Kontribusi dan Capaian Kinerja Multipihak

 

PEKAN REDD+ INDONESIA :

Indonesia REDD+ Performance sebagai

Agregasi Kontribusi dan Capaian Kinerja Multipihak

REDD+ merupakan aksi mitigasi bidang kehutanan sebagai policy aprroach dan insentif positifyang menjadi komponen penting dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) di sektor kehutanan dan sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan. PelaksanaanREDD+dilakukanmelaluiupaya pengurangan emisidarideforestasidandegradasi hutan, konservasistokkarbonhutan,pengelolaan hutanberkelanjutan,danpeningkatanstokkarbon hutan yang telah terbukti menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta dekomposisi gambut.Adapun capaian penurunan emisi yang diukur tersebut adalah pada periode 2013-2017 dibandingkan emisi pada tingkat acuan periode (Forest Reference Emission Level-FREL) 1990-2012. Hal ini mengemuka pada PekanREDD+ Indonesia: Indonesia REDD+ Performance (dari Montreal menuju Implementasi Paris Agreement) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-World Bank) di Hotel Sahid, Jakarta pada hari Selasa-Kamis, 26 – 28 Maret 2019.

mitap1911

Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, disampaikan bahwa perjuangan Indonesia sejak COP 11 di Montreal tahun 2005 telah mencapai hasil yang signifikan dalam penyiapan kebijakan dan perangkat REDD+. Indonesia telah berada pada fase implementasi REDD+ secara penuh (full implementation) dengan beberapa peluang pembayaran berbasis kinerja (Result Based Payment) yang bersumber dari Kerjasama REDD+ RI-Norway, RBP REDD+ melalui Green Climate Fund dan Program FCPF Carbon Fund untuk Provinsi Kalimantan Timur serta FCPF BioCarbon ISFL untuk Provinsi Jambi. Capaian kinerja REDD+ secara teknis merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang perlu diidentifikasi mandat dan target masing-masing stakeholder termasuk Non Parties Stakeholders (NPS).

Koordinasi dan sinergi multipihak dalam rangka mendukung komitmen dan sekaligus mendesain pelaksanaan REDD+ digunakan untuk mengelola dinamika kebijakan dan kepentingan di berbagai level serta menjaga bahwa Indonesia tetap berada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim juga telah menerbitkan SK Dirjen PPI No.: SK.8/PPI/IGAS/PPI.2/3/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan FREL Sub Nasional Deforestasi dan degradasi hutan yang akan digunakaan sebagai tingkat rujukan emisi provinsi untuk mengukur kinerja di tingkat sub nasional. Alokasi ini perlu dicermati oleh seluruh pihak dalam menyusun desain pembangunan di tingkat provinsi yang dapat berimplikasi terhadap terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Saat ini KLHK juga sedang dalam proses penyusunan 2nd FREL nasional dengan melibatkan provinsi sehingga diharapkan proses penyusunan FREL sub nasionalnya akan selaras.

mitap1913  mitap1916

Pelaksanaan program dan aktifitas dalam rangka pencapaian target emisi Gas Rumah Kaca sesuai target NDC memerlukan intervensi kebijakan penganggaran untuk mengisi gap ketersediaan pendanaan. Diperlukan one gate policy dalam perencanaan hibah dengan pendekatan alternative creative financing dan filling the gapuntuk mendukung pengendalian perubahan iklim dengan memobilisasi pendanaan dari berbagai sumber dan penetapan mekanisme penyaluran dana REDD+ di tingkat sub nasional. Dalam rangka mendukung hal tersebut, keberadaan sistem registri pelaksanaan REDD+ dalam Sistem Registri Nasional PPI menjadi tulang punggung dalam meregistri rencana, on going progress, serta identifkasi modalitas seluruh aksi dan sumber daya sebagai input dalam penyusunan rencana pelaksanaan.

mitap1917 mitap1915

Perubahan iklim merupakan tantangan global saat ini dan di masa yang akan datang. Dampak perubahan iklim terasa semakin nyata, memerlukan komitmen dan peran aktif baik tingkat nasional maupun di tingkat sub nasional yang melibatkan cross sectoral. Peran penting sektor kehutanan dari berbagai pihak di berbagai level perlu diwujudkan dalam berbagai bentuk dukungan yang nyata dengan strategi untuk menghadapi dinamika yang terjadi.

mitap1914

membagi informasi ini: