Sosialisasi Penyusunan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Kalimantan

aprilkal1911

Palangka Raya, 12 April 2019. Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya dari tanggal 11 s.d. 12 April 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman peserta tentang fungsi rencana adaptasi perubahan iklim sebagai dasar pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim di daerah serta bagaimana cara penyusunannya. Pada sosialisasi ini, peserta mendapatkan materi tentang kebijakan nasional adaptasi perubahan iklim sampai dengan bimbingan teknis penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim daerah dengan menggunakan hasil perhitungan dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK). SIDIK merupakan data dan informasi berbasis dalam jaringan, yang menyajikan indikasi kerentanan perubahan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim. Bimbingan teknis ini merupakan tahap pendahuluan sebelum penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim daerah, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim dalam prosesnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 38 orang peserta yang berasal dari 14 Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK. Kemudian dari Perguruan Tinggi dihadiri oleh perwakilan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Palangka Raya. Sebagai Narasumber pada Bimtek ini adalah Dr. Perdinan (Departemen GeoFisika dan Meteorologi IPB) serta para pejabat struktural lingkup Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.

Dra. Marwati selaku Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya dalam pidato pembukaannya berharap adanya tindakan adaptasi oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi. Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat serta risiko negatifnya dapat diminimalkan. Upaya adaptasi tersebut antara lain menyiapkan infrastruktur dan bibit pertanian yang adaptif iklim, serta menerapkan teknologi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kemudian Johny Santoso, S.Hut., M.Agr. selaku Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan dalam sambutannya berharap setelah kegiatan ini, peserta akan mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perubahan iklim terkait Kebijakan Nasional, Potensi Dampak, SIDIK dan pemanfaatannya dalam Penyusunan Rencana Aksi Adapatasi; Identifikasi dan Prioritisasi Aksi Adaptasi; Integrasi Adaptasi dalam RPPLH serta Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi dengan mengacu pada berbagai pedoman yang ada.

Direktorat Adaptasi Perubahan iklim sangat mendukung dan mendorong program pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam perencanaan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Peraturan menteri tersebut merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga, lembaga non pemerintah, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyusun upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam proses pembangunan wilayah dan/atau sektor spesifik. Oleh karena itu, dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi unsur instansi pemerintah, perguruan tinggi serta komunitas lokal.

Dr. Perdinan dalam paparannya menyampaikan bahwa proses prioritisasi pilihan adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan dampaknya terhadap indikator pembangunan. Pertimbangan tersebut dapat meliputi proses Cost Benefit Analysis, perhitungan biaya dan kendala untuk melihat potensi keberhasilan program ataupun sistem penilaian dengan mempertimbangkan dampak pilihan adaptasi terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, penyusunan pilihan adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan kajian kerentanan dan risiko iklim, kondisi karakteristik daerah, ketersediaan sumberdaya dan program-program di daerah serta perencanaan program-program pembangunan daerah. Pemerintah Daerah nantinya juga diharapkan dapat membantu Desa untuk melaksanakan pembangunan yang menggunakan dana desa.

Setelah kegiatan sosialisasi ini, akan ditindaklanjuti dengan program pendampingan baik oleh Direktorat API maupun Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan yang dimulai dari pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sampai dengan tersusunnya rancangan atau muatan rencana adaptasi perubahan iklim daerah, dan nantinya diharapkan dapat diimplementasikan melalui program pembangunan daerah serta diintegrasikan ke dalam RPPLH dan KLHS, baik dalam proses penyusunan maupun review.

“Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim ini, diharapkan peserta terus aktif dan menjadi anggota pokja adaptasi perubahan iklim di provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya”, ungkap Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc. selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim dalam penutupan acara sosialisasi ini.

[DitAPI & BPPIKHL-KAL|12042019]

membagi informasi ini: