• Beranda
  • Berita
  • Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Melaksanakan Penyusunan Background Paper RPP Pelestarian Fungsi Atmosfer

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Melaksanakan Penyusunan Background Paper RPP Pelestarian Fungsi Atmosfer

 

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Melaksanakan Penyusunan Background Paper RPP Pelestarian Fungsi Atmosfer

febset1911

Pada Tanggal 27 – 28 Februari 2019 bertempat di Bandung, dilaksanakan Pertemuan untuk menyusunan Finalisasi Backgroud Paper yang akan di susun Sebagai bahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelestarian Fungsi Atmosfer sebagai mandat dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terulis pada pasal 57 ayat 4.

Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan sesuai pasal 57 ayat 4 yaitu Pelestarian fungsi atmosfer mengatur upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam dimana pelestarian fungsi atmosfer bertujuan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global dalam menjaga tingkat konsentrasi GRK pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global dan memberikan kesempatan ekosistem beradaptasi secara alamiah, serta terjaminnya ketersediaan pangan dan keberlanjutan pembangunan, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi, untuk melindungi bumi dari efek hujan asam serta terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

Pada pertemuan ini Sekditjen PPI Bapak Agung Setyabudhi langsung membuka kegiatan finalisasi ini, dan di hadiri langsung oleh perwakilan dari Direktorat Teknis Lingkup Ditjen PPI dan Profesor Asep Warlan yang merupakan dosen UNPAR dan sekaligus merupakan pakar hukum dalam Perubahan Iklim.

febset1912

Diharapkan dengan disusunnya peraturan dan kebijakan ini diharapkan bahwa kinerja yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI khususnya dan pemerintah umumnya dapat langsung akan lebih terarah dan terstruktur sesuai dengan amanah yang disampaikan Presiden Jokowi pada COP 21 di Paris dimana Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 – 41% dan meningkatkan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang disampaikan melalui Nationally Determined Contribution-NDC kepada UNFCCC. Pada tahun 2016, Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the UNFCCC (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Persetujuan Paris merupakan kerangka kerjasama pengendalian perubahan iklim global dalam konteks mitigasi, adaptasi, penggalangan sumber pendanaan oleh Negara maju untuk negara berkembang, teknologi transfer dari Negara maju ke Negara berkembang dan peningkatan kapasitas (sumber daya manusia, kelembagaan, data dan informasi, penelitian, transparansi).

febset1913

membagi informasi ini: