KLHK Tingkatkan Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar

 

febpkhl1911

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 15 Februari 2019.

KLHK bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan para pihak lainnya tetap siaga melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2019. Sebagai wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Provinsi Kalbar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Banjir, Puting Beliung, Longsor, dan Konflik Sosial (15/2).

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan yang hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya deteksi dini dan sinergitas sampai di tingkat tapak dalam pengendalian karhutla. “KLHK melalui Manggala Agni bersama TNI, POLRI, dan masyarakat telah melaksanakan patroli terpadu pencegahan karhutla sejak tahun 2016. Untuk menunjang deteksi dini, KLHK akan membangun tower CCTV di tiga Daops dan melengkapi sarana prasarana Manggala Agni dengan drone,” tambah Raffles.

Secara simbolis, KLHK melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyerahkan sarana prasarana kepada Manggala Agni berupa drone, GPS, alat pemadaman di gambut (nozzle sambunesia), pompa, kamera outdoor, chainsaw, PC dan printer, serta personal use seperti sepatu safety, kacamata pemadam, sarung tangan, dan headlamp.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dalam sambutannya menyampaikan, “Dalam penanganan bencana asap dampak karhutla di wilayah Kalbar, perlu ketegasan terutama bagi sektor swasta untuk memenuhi kewajiban dalam lingkungan hidup terutama karhutla. Selanjutnya penegakan hukum dan aturan perlu terus ditekankan, dan upaya pencegahan perlu dikedepankan.”

febpkhl1913

Sutarmidji menambahkan bahwa dalam lima tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong terbentuknya 500 desa mandiri yang diharapkan mampu berpartisipasi dalam penanganan karhutla di tingkat desa.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Kalbar, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono. Menurut Didi, penanganan karhutla di Kalbar harus diawali dengan upaya penegakan hukum serta mengutamakan upaya pencegahan melalui operasi kepolisian baik bersifat preventif maupun represif. Beberapa permasalahan di Kalbar antara lain status lahan yang tidak jelas kepemilikannya dan juga pembakaran yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat telah menimbulkan korban jiwa dimana tahun 2018 ada enam korban meninggal akibat karhutla.

Dukungan dari pihak terkait, seperti TNI, BMKG, BNPB, KLHK, dan instansi pendidikan juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi tersebut. Karhutla bisa dicegah sejak dini. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penetapan status siaga darurat, deteksi dini informasi hotspot, pemantauan cuaca seperti prediksi el nino, penegakan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan gambut, serta penguatan sinergi.

Pangdam Provinsi Kalbar, dan Kepala BNPB yang hadir dalam Rapat Koordinasi menyampaikan bahwa dalam penanganan karhutla diperlukan strategi yang sinergis antar lembaga. Dengan demikian penanganan karhutla yang dilakukan secara bersama-sama menjadi sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015.

Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Banjir, Puting Beliung, Longsor, dan Konflik Sosial diselenggarakan selama tiga hari di Pontianak dihadiri oleh Instansi terkait seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, BNPB, Badan Restorasi Gambut (BRG), KLHK, Instansi Lingkup Regional Kalimantan seperti BPBD, Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, instansi tingkat provinsi serta kabupaten/kota seperti seperti DPRD, TNI dan POLRI, LANUD, LAMTAMAL, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas terkait lainnya, serta BUMN/Dunia Usaha/Swasta/LSM yang turut berpartisipasi pada acara ini seperti Bank Kalbar, PT. Angkasa Pura, Lembaga Adat, dan lainnya.

febpkhl1912

membagi informasi ini: