• Beranda
  • Berita
  • Peningkatan Tata Kelola Kehutanan melalui Implementasi REDD+ dalam Konteks Paris Agreement (Pembelajaran pelaksanaan program FCPF Carbon Fund) Indonesia Pavilion- COP24, Katowice, Poland Jumat, 14 Desember 2018

Peningkatan Tata Kelola Kehutanan melalui Implementasi REDD+ dalam Konteks Paris Agreement (Pembelajaran pelaksanaan program FCPF Carbon Fund) Indonesia Pavilion- COP24, Katowice, Poland Jumat, 14 Desember 2018

 

Peningkatan Tata Kelola Kehutanan

melalui Implementasi REDD+ dalam Konteks Paris Agreement

(Pembelajaran pelaksanaan program FCPF Carbon Fund)

Indonesia Pavilion-COP24, Katowice, Poland

Jumat, 14 Desember 2018

Sejarah perjalanan REDD+ telah dimulai sejak pembahasan RED COP-11 di Montreal tahun 2005 dan berkembang menjadi REDD+ pada COP 13 di Bali tahun 2007. 11desbowoIndonesia juga telah menghasilkan hasil studi IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) yang menjadi dasar penyusunan fase persiapan (readiness). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Nur Masripatin-Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional pada sesi REDD+ Result Based Payment, Paviliun Indonesia, COP-24 Katowice Polandia pada tanggal 14 Desember 2018. Lebih lanjut disampaikan bahwa sejak COP di Bali yang menyepakati bahwa REDD+ sebagai insentif positif bagi negara berkembang, menempatkan peran strategis hutan Indonesia dengan memperoleh dukungan internasional diantaranya FCPF Readiness Programme, UNREDD+ Programme, Forest Investment Programme (FIP) dan kerjasama bilateral diantaranya dengan Australia dan kerjasama Norway (readiness, transisi, termasuk result based payment/pembayaran berbasis kinerja). Selain itu kerjasama REDD+ dalam konteks pembayaran berbasis kinerja juga dilakukan melalui FCPF Carbon Fund yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dan Program BioCarbon Fund yang dimulai di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan implementasi REDD+ di Indonesia sejak COP Montreal hingga COP di Katowice telah berada pada fase implementasi penuh dengan telah disepakatinya guidance di tingkat internasional dan telah diterjemahkan di tingkat nasional serta diimplementasikan secara penuh di tingkat sub nasional.

Dr. Ruandha Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal PPI juga menekankan bahwa REDD+ memiliki peran penting dalam pencapaian target NDC mitigasi bidang kehutanan. Target kontribusi bidang kehutanan sebesar 17,2 % dari total target sebesar 29 % NDC akan dicapai melalui strategi implementasi NDC dan 4 (empat) aksi utama mitigasi bidang kehutanan berupa pengurangan emisi dari deforestasi melalui aksi utama berupa menekan laju deforestasi tidak melebihi 0,45 juta ha/tahun; peningkatan implementasi sustainable management pada hutan alam produksi dan hutan tanaman; rehabilitasi lahan terdegradasi sebesar 800.000 ha per tahun dan restorasi gambut sebesar 2 juta ha dengan tingkat keberhasilan 90% sampai dengan tahun 2030. Indonesia juga telah memiliki beberapa kebijakan tentang perubahan iklim, termasuk UU No.16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement termasuk peraturan yang mendukung pelaksanaan REDD+. Indonesia telah mengembangkan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pengendalian perubahan iklim termasuk pelaksanaan REDD+ sebagai bentuk prinsip transparansi yaitu Sistem Monitoring Hutan Nasional, SRN PPI, SIGN SMART, dan SIS REDD+.

12desbowoIndonesia merupakan salah satu dari 47 negara REDD+ lainnya yang memperoleh program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)-World Bank sejak tahun 2011 untuk mendukung fase persiapan sampai dengan pelaksanaan REDD+ secara penuh di Indonesia. Mr. Stephen Allan Hammer, Advisor, Global Partnership and Strategy (Climate Change)-World Bank menyampaikan bahwa usulan pendanaan yang diajukan ke World Bank baik berupa Readiness Fund maupun Carbon Fund dari berbagai negara sangat beragam tergantung karakteristik dan skala pelaksanaan REDD+ di masing-masing negara. Sehingga World Bank mengikuti aturan yang berlaku di World Bank dan kesepakatan intenasional terkait REDD+. Hal ini sebagaimana disampaikan Dr. Agus Justianto (Kepala Badan Litbang dan Inovasi selaku Executing Agency Program FCPF Indonesia) bahwa program FCPF terutama untuk fase pembayaran berbasis kinerja melalui FCPF Carbon Fund harus dapat memenuhi secara keseluruhan aturan dan tata waktu yang ketat sesuai dengan aturan World Bank. Program FCPF fase readiness merupakan salah satu dukungan internasional yang berkontribusi bagi Indonesia dalam menerjemahkan perangkat REDD+ dalam konteks nasional. Indonesia telah memulai untuk implementasi REDD+ secara penuh melalui program FCPF Carbon Fund sejak tahun 2014 dengan mensubmit dokumen ER PIN, dan baru ditandantangani Letter of Intent pada tahun 2017 dengan status saat ini ER Program Document yang telah disubmit.

Pelaksanaan program FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur menurut Stepi Hakim M.EMD-Penasihat Teknis Gubernur Kaltim Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai perwakilan Tim FCPF Carbon Fund, memerlukan koordinasi dan pelibatan lintas sektor baik di tingkat nasional maupun provinsi termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk secara bersama-sama menyusun program design dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 35,8 MtCO2eq atau 18,4% dari FREL provinsi. Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan kebijakan rencana pembangunan, yang secara tidak langsung memberikan manfaat perbaikan kualitas data dan informasi, peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu pelaksanaan program FCPF Carbon Fund juga digunakan untuk mendorong peningkatanan tata kelola dan transparansi. Program design yang tertuang dalam ER-PD juga merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan 5 tahun (2018-2023).

13desbowo14desbowo

Hal ini juga disampaikan oleh Ms.Nguyen Thi Thu Thuy (Deputy Director of Office oh the State Steering Committee for Target Program on sustainable Forest Development and REDD+ Implementation, Administration of Forestry, Vietnam), bahwa dalam mendukung pencapaian target NDC bidang kehutanan, Vietnam telah melakukan upaya signifikan dalam perlindungan hutan, aforestasi dan reforestasi, dan merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam pelaksanaan REDD+. Vietnam juga mengintegrasikan sumber daya domestik dan internasional untuk implementasi program dan proyek yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen, peningkatan livelihood dan konservasi keanekaragaman hayati melalui skema REDD+ dan kebijakan Payment for Forest Environmental Services (PFES). Langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Vietnam adalah mengintergrasikan pelaksanaan REDD+ dalam roadmap rencana pembangunan sampai dengan 2030.

15desbowo16desbowo

membagi informasi ini: