• Beranda
  • Berita
  • PERKUAT SUMBERDAYA PENGENDALIAN KARHUTLA DI WILAYAH KALIMANTAN, BALAI PPIKHL WILAYAH KALIMANTAN SELENGGARAKAN RAPAT KEMITRAAN DALKARHUTLA DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN REGIONAL KALIMANTAN

PERKUAT SUMBERDAYA PENGENDALIAN KARHUTLA DI WILAYAH KALIMANTAN, BALAI PPIKHL WILAYAH KALIMANTAN SELENGGARAKAN RAPAT KEMITRAAN DALKARHUTLA DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN REGIONAL KALIMANTAN

 

PERKUAT SUMBERDAYA PENGENDALIAN KARHUTLA DI WILAYAH KALIMANTAN,

BALAI PPIKHL WILAYAH KALIMANTAN SELENGGARAKAN RAPAT KEMITRAAN DALKARHUTLA DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERKEBUNAN REGIONAL KALIMANTAN

novkal11

Kemitraan dalam dalkarhutla merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengendalian karhutla tidak akan terwujud tanpa kerjasama berbagai pihak. Peraturan menteri LHK Nomor P.32 tahun 2016, dalam pasal 97 menyebutkan bahwa " Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla".

Dalam upaya pengembangan kemitraan dan memperkuat kapasitas sumberdaya pengendalian karhutla di wilayah regional kalimantan, pada hari Sabtu 24 November 2018 di Aquarius Boutique Hotel Palangkarya, Balai PPIKHL WIlayah Kalimantan menyelenggarakan acara Rapat Kemitraan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Diikuti oleh pelaku usaha bidang perkebunan di regional kalimantan, acara ini menghadirkan pembicara Ir. Rafles B.Panjaitan,M.Sc, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjenn PPI) Kementerian LHK, Irmansyah,SP, Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan serta dihadiri oleh Kepala Daops Manggala Agni dan pelaku usaha perkebunan Reg. Kalimantan.

Menurut Johny Santoso,S.Hut,M.Agr, Kepala Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, acara ini dilaksanakan untuk menyatukan visi tentang pengendalian karhutla yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemegang izin usaha di wilayah kalimantan sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan pelatihan dalkarhutla pelaku usaha bidang perkebunan di regional kalimantan yang direncanakan dilakukan pada 10 perusahaan perkebunan (21 regu brigdalkarhutla) .

Lebih lanjut Johny menuturkan bahwa sangat penting untuk pelaku usaha memahami apa saja yang menjadi kewajibannya dalam upaya pengendalia karhutla dilapangan

novkal12

 

Dalam kesempatan ini, Raffles B. Panjaitan, Direktur PKHL Ditjen PPI menyampaikan materi mengenai kondisi karhutla di Regional kalimantan, Kebijakan Nasional karhutla dan tantangan yanh dihadapi serta strategi yang akan dilakukan di tahun 2019.

"Karhutla merupkan isu yang sensitif dan mendunia, isu karhutla juga dapat berpengaruh pada bisnis lainnya", tutur Raffles.

Lebih lanjut Raffles menyatakan bahwa luas karhutla dan hotspot di Kalimantan pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, selaras dengan hal tersebut dan sesuai amanat Permen LHK No. 32 Tahun 2016 setiap perusahaan harus memiliki Brigade Pengendalian (Brigdal) Karhutla serta menerapkan CSR terkait pengendalian karhutla.

Tantangan dalkarhutla di tahun 2019 menurut Raffles adalah adanya prediksi El-Nino antara buan Februari-Maret dan penumbukan bahan bakaran akan meningkatkan tingkat bahaya kebakaran; pelaksanaan Pemilu 2019 akan menyita energi dan tenaga pengamanan sehingga ada kemungkinan perhatian terhadap ancaman karhutla akan menurun, serta kegiatan altternatif PLTB menjadi terobosan kebijakan dan inovasi lapangan dalkarhutla.

novkal13

Dari segi Penegakan Hukum, Irmasyah,SP Kepala Seksi Wilayah II Balai Penegakan Hukum LH dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyampaikan bahwa kejadian karhutla di wilayah Regional Kalimantan sebagaian besar disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan manusia.

"Pembakaran hutan dan lahan termasuk kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, ancaman hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam undang-undang" Lanjut Irmansyah.

Kegiatan ini sendiri mendapat sambutan yang cukup antusias dari para pelaku usaha bidang perkebunan.

Pelaku usaha perkebunan yang tidak dapat hadir dalam acara ini tetap mengikuti jalannya kegiatan melalui teleconference di kantor Daops Manggala Agni terdekat.

novkal14

 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan terjalin hubungan yang lebih baik antara pihak pemerintah dalam hal ini kementerian LHK dan pelaku usaha dalam bidang pencegahan dan pengendalian karhutla sehingga kapasitas sumberdaya pengendalian karhutla baik sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana akan meningkat untuk mewujudkan Kalimantan Bebas Asap. (Balai pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Kalimantan, 2018)

novkal15

membagi informasi ini: