• Beranda
  • Berita
  • KPH sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan dan Lestari melalui Pelaksanaan REDD+ di Tingkat Tapak dalam Mendukung Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) Mitigasi Sektor Kehutanan

KPH sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan dan Lestari melalui Pelaksanaan REDD+ di Tingkat Tapak dalam Mendukung Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) Mitigasi Sektor Kehutanan

 

KPH sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan dan Lestari melalui Pelaksanaan REDD+ di Tingkat Tapak dalam Mendukung Pencapaian Target Nationally Determined Contributions (NDC) Mitigasi Sektor Kehutanan

Wilayah Kalimantan memiliki sekitar 29,8% dari 96,6 juta hektar Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ Indonesia, sehingga unit manajemen di wilayah Kalimantan akan menjadi penentu tercapainya target First Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Indonesia menyatakan bahwa kontribusi Indonesia dalam aksi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan sampai dengan 41% apabila ada dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan BAU. Keberadaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan/Forest Management Unit) di wilayah Kalimantan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung hal tersebut. Hal ini mengemuka pada acara Sosialisasi Penguatan Kapasitas dan Fasilitasi Aksi Mitigasi Bidang Kehutanan melalui Tata Cara Pelaksanaan REDD+ secara Penuh di Region Kalimantan, dalam rangka Mendukung Implementasi Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia yang terselenggara di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27-28 September 2018.

mitiokt11

Pertemuan ini merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan, dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dukungan dari Program Kerjasama RI – Norway yang dikelola oleh Kemitraan dan Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF – Wold Bank). Pertemuan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah sejak ditetapkan sebagai provinsi prioritas oleh BPREDD+. Ide dan pendekatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pendayagunaan KPH sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan dan mandiri, sejalan dengan sasaran strategis KLHK dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH.

Terbitnya Peraturan Menteri LHK No.70 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+ memberikan dukungan bahwa Sistem Monitoring Hutan Nasional sebagai prasyarat untuk mengetahui perubahan tutupan hutan dan laju deforestasi dan degradasi historis sejak tahun 1990 sampai dengan 2017. Berdasarkan data tersebut dapat disusun tingkat emisi acuan (baseline) yang memungkinkan untuk diterjemahkan ke tingkat Provinsi, sebagaimana yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Tingkat acuan tersebut akan digunakan sebagai basis untuk penyusunan strategi pelaksanaan REDD+ yang diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pengelolaan KPH serta kerangka pengaman (safeguards) untuk menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ memberikan dampak positif bagi tata kelola, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Mewujudkan peran KPH sebagai tulang punggung dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari yang sekaligus berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi adalah semangat yang merupakan suatu keniscayaan; namun untuk mewujudkannya harus dilakukan beberapa terobosan. Pemerintah pusat sebagai regulator diharapkan dapat menerjemahkan kebijakan perubahan iklim dan REDD+ yang diintegrasikan dengan peran KPH yang mampu mengelola teritori-kelola kawasan dan produktivitas tegakan dalam landskap melalui penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta rencana bisnis di KPH, yang sekaligus menjadi solusi untuk menangani deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu diperlukan kebijakan sampai dengan tingkat provinsi yang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi KPH termasuk dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan opsi-opsi pendanaan perubahan iklim yang memungkinkan untuk mendukung operasionalisasi KPH.

Pengaturan kelembagaan stakeholder-stakeholder yang terkait juga sangat diperlukan untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan dan rencana bisnis KPH untuk menerjemahkan keberagaman karakteristik wilayah KPH yang akan berpengaruh terhadap penetapan langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan KPH mandiri. Optimalisasi peran KPH Centeryang beranggotakan multipihak dalam penyelesaian dokumen perencanaan KPH yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing merupakan salah satu pintu masuk dalam mendukung operasionalisasi KPH. Mobilisasi opsi-opsi pendanaan dari berbagai sumber juga diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut. Peningkatan kapasitas SDM KPH yang profesional dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi yang dapat dikembangkan oleh KPH dalam meningkatkan pendapatan menuju kemandirian KPH. Kemampuan mengidentifikasi komoditas dan produk-produk yang dihasilkan dari KPH untuk dituangkan dalam lampiran regulasi sebagai payung hukum untuk kegiatan pemanfaatan dan pemungutannya.

Dengan dukungan dari berbagai pihak dan langkah-langkah konkrit yang dilaksanakan secara terintegrasi, diharapkan target pembangunan KPH sebagai tulang punggung pembangunan kehutanan berkelanjutan yang sejati dapat terwujud. Capaian tersebut tentu saja akan sekaligus berkontribusi dalam pencapaian target NDC mitigasi bidang kehutanan khususnya melalui REDD+. Selain itu, secara paralel juga perlu dipersiapkan langkah-langkah operasionalisasi perangkat REDD+ di tingkat provinsi. Hal ini untuk memenuhi prinsip bahwa REDD+ harus dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (MRV) sebagai dasar pembayaran berbasis kinerja (result based payment) atas hasil hasil capaian pengurangan emisi dan manfaat selain karbon.

membagi informasi ini: