• Beranda
  • Berita
  • KICK OFF SECOND BIENNAL UPDATE REPORT : Wujudkan Pelaporan yang Transparan, Akurat, Kompeten, Komparabel dan Lengkap

KICK OFF SECOND BIENNAL UPDATE REPORT : Wujudkan Pelaporan yang Transparan, Akurat, Kompeten, Komparabel dan Lengkap

KICK OFF SECOND BIENNAL UPDATE REPORT :

Wujudkan Pelaporan yang Transparan, Akurat, Kompeten, Komparabel dan Lengkap

Jakarta, 30 Agustus 2018. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (IGRK dan MPV) Ditjen PPI DR. Joko Prihatno mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara non Annex I, berkewajiban menyusun laporan dua tahunan kepada UNFCCC yang disebut dengan Biennal Update Report (BUR) yang merupakan laporan yang berisikan pembaruan dari hasil inventarisasi GRK nasional, termasuk laporan inventarisasi nasional dan informasi tentang aksi, kebutuhan, dan dukungan mitigasi yang diterima yang tertuang dalam National Communication sebelumnya. Tahun 2018 ini masuk dalam laporan yang kedua ,Second BUR (SBUR). Tahun 2016 lalu, Indonesia telah menyusun laporan TNC yang diantaranya memuat hasil penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca serta capaian penurunan emisi Indonesia periode 2000-2014. Laporan SBUR nantinya akan memuat laporan periode 2000-2016 (akan diusahakan untuk sampai 2017) beserta pembaruan beberapa data dan metodologi perhitungan emisi.

sepigrk11

Kick Off meeting ini merupakan langkah awal dari serangkaian agenda penyusunan Dokumen SBUR yang diagendakan akan terselesaikan pada bulan November 2018. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak serta sektor terkait dalam penyusunan Dokumen ini.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian DR. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc mengatakan bahwa di sektor pertanian, meskipun secara program ada beberapa kegiatan sudah tidak diagendakan lagi, namun di lapangan masih terus bergulir yang dilakukan oleh para petani. Semua itu tetap memberikan kontribusi penurunan emisi dari sektor pertanian. Demikian pula dalam hal mitigasi, terus dikembangkan varietas rendah emisi. Namun masih ada tantangan di lapangan, karena varietas rendah emisi masih kalah produktif. Demikian pula dalam hal pengadaan pupuk dipilih pupuk organik, pengembangan teknik irigasi, dll.

sepigrk12

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, DR. Novrizal Tahar S.T., M.T.menyampaikan kebijakan strategi nasional pengelolaan sampah yang menargetkan mulai tahun 2025 sampah dapat dikelola 100%,dengan 30% pengurangan dan 70% pengelolaan. Untuk pengurangannya dengan mengurangi sampah di produsen dan edukasi masyarakat. Implikasinya, Oktober 2018 setiap daerah harus punya Jakstrada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 siap mensupport terkait data limbah dan sampah.

Sementara itu Kepala Pusdatin Kementerian ESDM Ir. Agus Cahyono Adi, MT mengatakan bahwa data terkait energi tersedia secara secara reguler baik data produksi, pengelolaan, transport, konsumsi. Ada neraca energi.Kementerian ESDM memandang pentingnya menggunakan data secara konsisten. Data penggunaan energi searah dengan emisinya, misalnyamitigasi terkait waste energy, limbah sawit jadi waste energy. Demikian pula sampah dapat dijadikan untuk energi namun biaya yang diinvenstasikan akan sangat mahal. Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan energi terbarukan tanpa membuat energi tersebut mahal ketika digunakan masyarakat.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian, Ir Teddy Caster Sianturi, MA mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian sangat mendukung Indonesia menyiapkan BUR sebagai salah satu pendukung pelaporan pencapaian NDC. Sejak tahun 2017 Kementerian Perindustrian telah mengambangkan sistem informasi IGRK yang terintegrasi dengan SIINAS. Sistem E Reporting untuk baja, logam kertas, pupuk, semen, dll, yang didalamnya juga memasukkan laporan perhitungan emisi dari setiap tahapan kegiatan industri yang dilakukan.

Dalam kesempatan ini, pakar perubahan iklim Prof. Rizaldi Boer mengatakan bahwa fokus dari konten dokumen SBUR laporan inventarisasi GRK yang terupdate, kegiatan aksi mitigasi dalam penurunan emisi GRK termasuk progress pelaksanaan REDD+, kebutuhan dukungan financial serta peningkatan kapasitas untuk mencapai target NDC. Dokumen ini juga yang nantinya sebagai salah satu dokumen pendukung menuju Result Base Payment (RBP).

Dengan adanya dukungan penuh dari semua pihak dan sektor terkait ini menjadi dasar yang sangat penting untuk mensukseskan kegiatan penyusunan dokumen SBUR Indonesia.###

membagi informasi ini: