• Beranda
  • Berita
  • KEBERLANJUTAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM SPARC DI PROVINSI NTT Jakarta, 2 April 2018

KEBERLANJUTAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM SPARC DI PROVINSI NTT Jakarta, 2 April 2018

KEBERLANJUTAN UPAYA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM SPARC DI PROVINSI NTT

Jakarta, 2 April 2018

sparckick1Program SPARC (Strategic Planning and Action to strengthen climate resilience of Rural Communities) yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan UNDP dengan dukungan dana hibah GEF sejak tahun 2013, pada akhir tahun ini akan berakhir. Empat kabupaten di NTT yaitu Manggarai, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Manggarai Timur telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program SPARC untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam rangka mengkoordinasikan perkembangan dan membahas strategi keberlanjutan penguatan upaya adaptasi perubahan iklim di daerah, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK menyelenggarakan pertemuan Project Board (PB) Program SPARC di Hotel Century Park Jakarta pada tanggal 2 April 2018.          

sparckick2Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPI KLHK, yang menekankan pentingnya adaptasi perubahan iklim dalam mendukung National Determined Contribution (NDC) Indonesia agar dapat meningkatkan ketahanan seluruh sektor pembangunan terhadap dampak perubahan iklim. Keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan NDC. Program SPARC bertujuan membangun kapasitas institusi dan memperkuat mata pencaharian masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK selaku National Project Director (NPD) Program SPARC menyampaikan perkembangan Program SPARC. Sampai akhir tahun 2017, realisasi penggunaan dana hibah SPARC telah mencapai 94% dari total hibah sebesar USD 5,29 juta. Alokasi terbesar program SPARC adalah untuk mendukung kegiatan dalam upaya memperkuat mata pencaharian masyarakat dalam menghadapi iklim yang berubah, yaitu sekitar 73%. Guna menjaga kesinambungan pengembangan program adaptasi perubahan iklim maka telah dilaksanakan juga kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah untuk mengintegrasikan ketahanan iklim dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kepala Bappeda Provinsi NTT selaku Deputy National Project Director (DNPD) Program SPARC menjelaskan perkembangan Program SPARC sebagai model program yang komprehensif karena melibatkan berbagai stakeholder dengan substansi program yang lintas sektor. Dana hibah SPARC telah disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah NTT ke Kelompok Masyarakat (Kemas) ProKlim di 44 Desa pada 4 kabupaten mitra SPARC, yang digunakan untuk melaksanakan percontohan kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Dalam sesi diskusi dan pembahasan pertemuan, masing-masing perwakilan Bappeda kabupaten memaparkan status pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah serta kemajuan pelaksanaan kegiatan SPARC di wilayahnya yang meliputi 4 aspek yaitu sistem informasi iklim berbasis masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan mata pencaharian. Secara umum banyak manfaat yang telah dirasakan masyarakat dengan adanya Program SPARC dan pembelajaran menarik mengenai replikasi kegiatan. Pada kesempatan ini, perwakilan Sabu Raijua menyerahkan dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016-2020 yang telah memasukkan isu perubahan iklim didalamnya kepada NPD SPARC. Perwakilan Bank NTT yang turut hadir dalam rapat kali ini menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan masyarakat Kemas ProKlim setelah Program SPARC berakhir yaitu melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pertemuan menghasilkan keputusan mengenai kesepakatan Annual Work Plan (AWP) Tahun 2018, pemanfaatan sisa dana Program SPARC di Bank NTT, kegiatan percontohan di tingkat masyarakat, dan adanya beberapa strategi keberlanjutan program yaitu integrasi adaptasi perubahan iklim kedalam perencanaan dan kebijakan daerah, revitalisasi Pokja Iklim, pembentukan koperasi sebagai lembaga pengelola keuangan Kemas ProKlim, integrasi kegiatan Kemas ProKlim sebagai salah satu unit usaha BUMDES, penguatan dan pendampingan Kemas ProKlim, pemanfaatan dana desa, sinergi dengan program dari instansi terkait, dan lain sebagainya. Pelaksanaan kegiatan percontohan di lapangan diharapkan dapat diselesaikan sampai akhir Mei 2018.       

Informasi lebih lanjut:

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4 lantai 6 Wing A

Telp/Faks. 021 5747053

 

Kepala Bappeda Provinsi NTT,

Jl. Polisi Militer No.2

Kupang, Nusa Tenggara Timur

Telp. 0380 833462

Tags: Adaptasi Perubahan Iklim

membagi informasi ini: