• Beranda
  • Berita
  • DJPPI dan Pemangku kepentingan Propinsi Aceh bersama-sama Menyusun Roadmap penurunan Emisi GRK Sektor Lahan

DJPPI dan Pemangku kepentingan Propinsi Aceh bersama-sama Menyusun Roadmap penurunan Emisi GRK Sektor Lahan

DJPPI dan Pemangku kepentingan Propinsi Aceh bersama-sama Menyusun Roadmap penurunan Emisi GRK Sektor Lahan

National strategy sub national implementation menjadi pilihan pendekatan dalam menurunkan emisi nasional untuk selanjutnya dilaporkan sebagai kontribusi bagi upaya pengendalian perubahan iklim. Strategi penurunan emisi disusun di nasional berupa kebijakan dan panduan untuk dapat diimplementasikan di semua tingkat propinsi dan kabupaten. Atau dengan kata lain kontribusi setiap propinsi sangat penting dalam pencapaian tujuan penurunan emisi nasional yang dijanjikan ke global sebesar 29% dari baseline Business as usual di tahun 2030 mendatang. Dalam melaksanakan upaya pengendalian tersebut di daerah, dibutuhkan agenda bersama pemangku kepentingan. Pada Tanggal 6 – 7 Maret 2018, di ruang Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, DJPPI bekerjasama dengan Dinas LH dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan rapat penyusnan roadmap mitigasi khususnya di sector lahan. Direktur IGRK dan MVP, Dr Joko Prihatno mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting agar strategi dalam melakukan upaya penurunan emisi di Propinsi Aceh dapat dirumuskan kegiatan, waktu, SDM, pendanaan dan tata waktu pelaksanaannya, kesemuanya dapat lebih detail dan optimal setelah kita memastikan adanya peta jalan. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Dit. Mitigasi, DIt. IGRK MPV, Dit. PKHL, Unsyiah (ketua Prodi Kehutanan), jajaran dinas LH, dinas kehutanan, Bappeda Aceh, Bappeda Pidie, SICCRTAC (Stefan dan Nisa), KPH, Tahura.

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menghasilkan sebuah roadmap yang komprehensif dan terintegrasi dalam mencapai target penurunan emisi GRK di Provinsi Aceh. Sementara tujuan spesifik dari pertemuan ini adalah Menghasilkan Peta Jalan Inventarisasi GRK di Provinsi Aceh dengan langkah-langkah yang konkrit dan terukur, Menghasilkan Peta Jalan untuk Penyempurnaan dan Penyesuaian Dokumen RAD-GRK Provinsi Aceh, Menghasilkan Peta Jalan untuk Penyusunan FREL Aceh dan Menghasilkan Peta Jalan untuk Penyusunan MRV dan Safeguard Aceh.

Lebih lanjut Pak Joko menyampaikan dalam sambutannya bahwa proses inventarisasi GRK dan MPV yang sudah berjalan di tingkat nasional merupakan interlinkage antara nasional dan sub nasional. Hal ini didukung dengan telah dijalankannya system aplikasi pendukung, penyelenggaraan inventarisasi GRK melalui SIGN SMART yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mengetahui status, tingkat dan kecenderungan emisi GRK sampai tingkat subnasional dan SRN sebagai system MRV kegiatan aksi perubahan iklim di tingkat tapak. Pak Joko mengharapkan agar penyusunan roadmap ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh untuk mitigasi di sektor lahan, terutama melaui program REDD+. Untuk menunjang hal ini, maka Pemerintah Aceh perlu melakukan dan menyediakan beberapa dokumen, antara lain: 1) Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Aceh; 2) Forest Reference Emission Level (FREL); dan 3) Measurement, Reporting and Verification (MRV) dan safeguard. Dengan dokumen-dokumen ini ke depan target penurunan emisi GRK melalui program REDD+ dapat tercapai dan Pemerintah Aceh dapat pula memperoleh pembayaran-pembayaran berbasis kinerja (performance-based payment).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Propinsi Aceh, Bapak Ir.  Saminuddin B Tou MSi menyambut baik penyusunan roadmap ini dan berharap Penyusunan roadmap ini sejalan dengan rencana pembangunan yang telah berjalan dan penting dilihat secara koherensi dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Untuk memastikan hal tersebut, Beliau mengharapkan agar tiga hal dapat diperhatikan yaitu 1) Perlu menetapkan kriteria dalam rencana aksi dan kebijakan bahwa yang telah disusun sejalan dengan kepentingan Pemerintah Aceh. 2) kegiatan yang direncanakan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh/menumbuhkan ekonomi daerah. 3) Kegiatan yang direncanakan harus tidak mengurangi akses masyarakat memperoleh pendapatan dan kesejahteraan. Juga menginforkasikan bahwa Propinsi Aceh sudah menetapkan kebijakan moratorium illegal logging, perijinan pembukaan perkebunan baru, dan perijinan pembukaan tambak.

Beberapa ahli juga menghadiri diskusi yang konstruktif ini. Dr Rizaldi Boer dari CCROM IPB membagi informasi ilmiah mengenai hal-hal yang eprlu dipertimbangkan dalam penyusunan roadmap ini. Pak Rizaldi menyampaikan bahwa target penurunan emisi review FREL Aceh adalah 7%. Sedangkan target penurunan emisi Aceh komitmen Governor Climate Task Force (GCF) yaitu penurunan deforestasi 80% berdasarkan pada BAU Provinsi Aceh di tahun 2020 dimana lebih ambisius dan melebihi target nasional. kondisi tersebut dapat tercapai jika Aceh memperoleh pendanaan yang memadai dan dalam jangka waktu yang panjang. Angka resmi kontribusi provinsi terhadap target penurunan emisi nasional baru dapat mempetimbangkan apabila rata rata emisi aktualnya sudah di bawah FREL alokasi, lanjut Pak boer. Juga disampaikan bahwa 61 kegiatan aksi mitigasi dalam dokumen RAD dan SRAP namun overlap sebanyak 35%. beliau juga menyarankan agar pembahasan juga diarahkan pada konsep FREL provinsi Aceh dan FREL nasional; benefit sharing nasional - sub nasional; benefit sharing antara pemprov dengan pelaksana di tingkat tapak; Aturan Proposal Result Based payment per Provinsi dan bagaimana bagi provinsi yang sudah memperoleh pembayaran dari skema lain (misal FCPF) untuk pra konsisi dan support lainnya (misalnya SDM dan teknologi transfer)

Pertemuan ditutup dengan menyepakati beberapa tindak lanjut diantaranya pelaksanaan Training on trainers antara SKPD provinsi, UPT daerah, dengan expert dan personnel dari DJPPI (utk SIGN SMART ver. 2, SRN, SIDIK, dll). Hal ini diperlukan untuk memperlancar interlinkages komitmen mitigasi Propinsi Aceh dengan stratagi nasional yang ditetaplan bersama-sama pemangku kepentingan di nasional, kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama sinergi program dan kegiatan antara DitjenPPI, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Bappeda Aceh dan SICCR-TAC.

Tags: Inventaris GRK dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi

membagi informasi ini: