• Beranda
  • Berita
  • PENYUSUNAN ROADMAP INVENTARISASI EMISI GRK, RAD GRK SEKTOR LAHAN, FREL, MRV, DAN SAFEGUARD DI PROVINSI ACEH.

PENYUSUNAN ROADMAP INVENTARISASI EMISI GRK, RAD GRK SEKTOR LAHAN, FREL, MRV, DAN SAFEGUARD DI PROVINSI ACEH.

 PENYUSUNAN ROADMAP INVENTARISASI EMISI GRK, RAD GRK SEKTOR LAHAN, FREL, MRV, DAN SAFEGUARD DI PROVINSI ACEH.

Indonesia saat ini telah bersiap melaksanakan implementasi penuh REDD+ dan telah melengkapi perangkat/infrastruktur yang dibutuhkan berupa payung hukum untuk pelaksanaan result based payment (RBP),dengan terbitnya Permenlhk No. P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.

Provinsi Aceh merupakan salah satu lokasi proyek pengelolaan lahan berkelanjutan dan partisipatif, transparan, rendah karbon melalui kegiatan REDD+ dan pembangunan berkelanjutan, didukung oleh Support to Indonesia's Climate Change Response-Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa. Dukungan proyek difokuskan pada peningkatan kapasitas.dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan lestari. Salah satu kegiatan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan yaitu fasilitasi koordinasi penyusunan roadmap Inventarisasi Emisi GRK, RAD GRK Sektor Lahan, FREL, MRV, dan Safeguard antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh (7/3/2018).

ig2Dalam paparan Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV mewakili Ditjen PPI, Dr. Ir. Joko Prihatno, M.M. menyampaikan bahwa penyusunan roadmap ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam menurunkan emisi GRK sector lahan dengan skema kegiatan REDD+ melalui RAD GRK, pembangunan FREL dan MRV serta safeguards. Selain itu, disampaikan pula bahwa proses inventarisasi GRK dan MPV yang sudah berjalan di tingkat nasional merupakan interlinkage antara nasional dan sub nasional. Hal ini didukung dengan telah dijalankannya system aplikasi pendukung, penyelenggaraan inventarisasi GRK melalui SIGN SMART yang dapat dimanfaatkan daerah 

ig3untuk mengetahui status, tingkat dan kecenderungan emisi GRK sampai tingkat subnasional dan SRN sebagai system MRV kegiatan aksi perubahan iklim di tingkat tapak.

Saat ini Provinsi Aceh telah memiliki FREL dan dapat direview dengan mengacu pada FREL sub nasional yang ditetapkan secara nasional. Prof. Rizaldi Boer mengungkapkan bahwa dalam membangun FREL perlu memperhatikan konsistensi metodologi, pelaksanaan monitoring, tingkat uncertainty, penguatan unit management, mekanisme pelaporan, pengaturan kelembagaan serta payung hukun daerah mengenai pelaksanaan dan Tim Pelaksana FREL serta kajian resiko terkait dengan tagging pendanaan kegiatan.

 

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan roadmap ini, yaitu perlu adanya kelanjutan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah Provinsi Aceh dan pendampingan ahli dalam implementasi REDD+.

membagi informasi ini: