• Beranda
  • Berita
  • Pentingnya Peran Pemerintah Daerah (Sub-Nasional) untuk Mencapai Target Penurunan GRK 29%

Pentingnya Peran Pemerintah Daerah (Sub-Nasional) untuk Mencapai Target Penurunan GRK 29%

                                                                                                                     

 

SIARAN PERS

 

Pentingnya Peran Pemerintah Daerah (Sub-Nasional) untuk Mencapai Target Penurunan GRK 29%

  • Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) pada tahun 2030
  • Sosialisasi NDC akan mempermudah pemerintah daerah mengambil tindakan yang diperlukan dalam menyelaraskan NDC ke dalam rencana kerja pemerintah daerah

BALIKPAPAN, INDONESIA, 26 SEPTEMBER, 2017 – Sebagai tindaklanjut ratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 dan penyampaian Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia kepada Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada November 2016, telah dilakukan rangkaian kegiatan sosialisasi maupun konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas langkah selanjutnya di tingkat nasional dan sub-nasional. Selain acara “NDC Kick Off: Translating NDC into Actions” pada tanggal 27 April 2017 dan “Seminar NDC: Translating NDC Into Actions” dalam Pekan Nasional Perubahan Iklim pada 2-4 Agustus 2014, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan rangkaian sosialisasi bertema Nationally Determined Contributions (NDC): Peran Daerah dalam Pencapaian Target NDC di semua provinsi, untuk memastikan pengarusutamaan NDC dalam rencana pembangunan daerah dan implementasinya di semua jajaran pemerintahan.

Kegiatan sosialisasi di Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan bekerja sama dengan  Forest Carbon Partnership Facility (FCPC – World Bank) dan Global Green Growth Insitute (GGGI) dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, pada 26 September 2017. Ditjen PPI juga bekerja sama dengan FCPC – World Bank dan GGGI untuk pelaksanaan sosialisasi di dua provinsi berikutnya, yakni Kalimantan Tengah dan Papua, yang rencananya akan diadakan pada Oktober 2017 mendatang.

NDC merupakan dokumen yang mengupas kontribusi Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim di tingkat global dalam rangka mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak melebihi dua derajat dan membatasi kenaikannya sebesar 1.5 derajat dibandingkan tingkat emisi GRK pada masa pra-industri.

 

“Sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan hingga 41% dengan dukungan internasional (conditional) melalui skenario business as usual. Sudah bukan saatnya lagi kita mendikotomikan dari pengurangan emisi dan pembangunan. Komitmen pengurangan emisi dan pembangunan harus berjalan seiring dan ini saatnya kita perlu diskusikan bersama bagaimana langkah-langkah konkrit kita untuk mencapai target tersebut,” ujar Dr. Ir. Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaannya.

Target unconditional dapat tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 17.2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0.32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

“Menghadapi tantangan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat esktraksi sumber daya alam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengkhawatirkan daya dukung lingkungan tidak mampu lagi menopang pembangunan dan penghidupan warganya. Maka kami ingin segera melakukan transformasi ekonomi dengan beralih pada pengembangan sumber daya alam yang terbarukan untuk perubahan yang lebih baik, yaitu melalui NDC. NDC perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam rencana pembangunan daerah, untuk menjamin sinergi antar instansi, termasuk penganggaran, sehingga dapat direalisasikan di lapangan guna mencapai target pada tahun 2030,” kata DR. H. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimatan Timur pada sambutannya.

Salah satu agenda sosialisasi NDC pada hari ini adalah membahas perkembangan terkini terkait status program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation) di Indonesia.

-SELESAI-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua, yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah, dengan luas daratan sekitar 12,7 Juta Hektar dan jumlah populasi sekitar 3,3 Juta orang. Total luas kawasan hutannya sendiri  mencapai 8,2 Juta Hektar. Kalimantan Timur merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan komoditas lainnya. Secara administratif provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Provinsi Kalimantan Timur, lihat http://www.kaltimprov.go.id/.

Tentang Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI)

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) adalah salah satu unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani perubahan iklim, khususnya dalam penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Terbentuknya Ditjen PPI menjadi harapan baru bagi implementasi kegiatan pengendalian perubahan iklim yang terkelola dengan baik dalam mendukung tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Ditjen PPI, lihat http://ditjenppi.menlhk.go.id/ dan kunjungi diTwitter.

Tentang GGGI

Berbasis di Seoul, Korea Selatan, GGGI adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang mendukung pemerintah negara-negara berkembang dalam upaya transisi menuju model pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, baik dari sisi lingkungan maupun sosial. GGGI terdiri dari 25 negara anggota, di mana program GGGI menyediakan dukungan teknis, pengembangan kapasitas, perencanaan dan implementasi kebijakan, dan membantu membangun proyek-proyek investasi hijau yang layak mendapatkan pendanaan perbankan (bankable). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang GGGI, lihat http://www.gggi.org dan kunjungi kami di Facebook dan Twitter.

Kontak Media

Inni Indarpuri


Kasubbag Publikasi Humas

Biro Humas Setda Prov. Kaltim
Jl. Gadjah Mada No. 2 Kalimantan Timur – Indonesia

Telp : 0541-733333
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Haryo Pambudi

Kepala Seksi Tata Kelola REDD+

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meirini Sucahyo

Senior Officer, Divisi Komunikasi

Global Green Growth Institute

Ponsel: +62 8111 800741

Telepon: +62 21 3049 3491

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

membagi informasi ini: