PRESS RELEASE - PERDAGANGAN KARBON

“Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020”?

Paris Agreement yang telah diadopsi pada COP 21 UNFCCC pada bulan Desember 2015 telah menandai babak baru dalam penanganan perubahan iklim. Para negara Pihak berkomitmen untuk mengambil tindakan dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 20Celcius. Untuk mengimplementasikan komitmen dalam mengendalikan kenaikan suhu global tersebut, negara Pihak dapat bekerjasama satu sama lain dalam memenuhi penurunan emisi mereka sebagaimana diatur dalam Artikel 6 Paris Agreement. Kerjasama antar negara tersebut dapat dilakukan melalui perdagangan penurunan emisi antar negara. Paris Agreement tidak menyebutkan secara eksplisit tentang mekanisme pasar atau pasar karbon dalam perjanjian, akan tetapi memungkinkan negara Pihak untuk mengejar "co-operative approaches” dan secara sukarela menggunakan "international transferred mitigation outcomes (ITMOs)” untuk membantu memenuhi target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Artikel 6 Paris Agreement menetapkan platform perdagangan karbon baru yang sentralistik, Sustainable Development Mechanism. Pengaturan detil mengenai Sustainable Development Mechanism akan dibahas pada COP 22 UNFCCC di Marrakesh. Mekanisme ini memungkinkan sektor publik dan swasta berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK. Negara-negara harus menyetujui aturan perhitungan yang robush dan tidak double counting dalam pengurangan emisi GRK.

Sebelum Paris Agreement diadopsi, perdagangan karbon telah diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, antara lain melalui Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih) yang pengaturannya berada dibawah Protokol Kyoto dan Joint Credit Mechanism (JCM). Clean Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme yang dapat dilakukan antara negara Annex I dan negara Non-Annex I dengan “offset” (pihak pembeli memperoleh kredit Certified Emission Reduction/CER dari proyek CDM). Sementara JCM merupakan mekanisme perdagangan karbon bilateral, termasuk aspek transfer teknologinya. JCM tidak hanya semata merupakan perdagangan karbon tetapi merupakan investasi hijau dan pembangunan rendah emisi.

Indonesia, sebagai negara Pihak pada UNFCCC, telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK 29% dari skenario emisi GRK secara BAU, dimana pada tahun 2030 emisi GRK diproyeksikan sekitar 2.881 GtCO2e. Dengan terus dibukanya peluang perdagangan karbon global sebagaimana ditetapkan pada Paris Agreement, maka pemerintah Indonesia perlu mengkaji peluang pasar ke depan dan offset yang aman bagi Indonesia untuk melakukan perdagangan karbon dan dalam waktu yang sama memenuhi komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global memenuhi target penurunan emisi GRK. Untuk itu, guna melihat implikasi perdagangan karbon terhadap pemenuhan komitmen Indonesia pasca 2020, perlu dilakukan pemetaan data dan informasi perdagangan karbon saat ini serta mengidentifikasi potensi dan tantangannya, baik pada tingkat nasional dan internasional melalui Workshop Series “Perdagangan Karbon dan Implikasinya terhadap Komitmen Indonesia Pasca 2020”, dimana workshop series I telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2016 di Jakarta. Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dihadiri oleh berbagai pihak, yaitu Kementerian/Lembaga, NGO, pihak swasta, peneliti dan akademisi. Workshop yang dibuka oleh Dr. Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersebut membahas mengenai “Updating Perdagangan Karbon dan Pendanaan Iklim Global” dan “Potensi Perdagangan Karbon di Indonesia” dengan melibatkan narasumber dari World Bank, Kedutaan Besar New Zeland, Institute for Essential Services Reform, perwakilan GEF Focal Point, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Sekretariat Joint Credit Mechanism (JCM) Indonesia dan Yayasan Mitra Hijau Indonesia.

Pada tahun 2015, tercatat nilai perdagangan karbon global sekitar US$ 50 milyar, dimana 70% dari total tersebut dihasilkan dari Emission Trading System dan 30% dihasilkan dari Carbon Tax. Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral. Proyek CDM yang telah mendapat endorsement DNA CDM Indonesia sebanyak 215 proyek dan yang mendapat CER sebanyak 37 proyek. Proyek CDM telah menghasilkan penurunan emisi GRK sekitar 10.097,175 ton CO2e (offset). Sementara proyek bilateral JCM yang telah diimplementasikan di Indonesia sebanyak 106 proyek dengan menurunkan sekitar 329,483 ton CO2e. Hasil penurunan emisi GRK pada proyek bilateral JCM dapat dihitung sebagai capaian penurunan emisi GRK yang terbagi antara pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang yang memiliki teknologi dan pihak swasta Indonesia yang mengadopsi teknologi. Untuk itu, proyek bilateral JCM merupakan mekanisme yang dapat mendukung pencapaian komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK sebagaimana dituangkan dalam INDC Indonesia, khususnya dengan menggunakan dukungan internasional apabila dirancang dengan hati-hati. Sementara proyek CDM hanya dapat diperhitungkan sebagai capaian penurunan emisi GRK oleh pembeli.

Skema Karbon Nusantara (SKN) merupakan salah satu alternative mekanisme yang dapat menjadi alat bantu kebijakan dalam penurunan emisi GRK. SKN memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam penurunan emisi GRK. Kredit karbon dari SKN dapat digunakan untuk meng-offset/kompensasi emisi GRK pembeli/pengguna. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang terlibat dalam SKN, baik kepada pihak penyedia karbon ataupun pembeli karbon. Opsi lain yang dapat dikembangkan adalah secondary market dan sistem verifikasinya untuk karbon guna menciptakan permintaan dengan membuka peluang kepada pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia, untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan emisi GRK. Dalam hal pemerintah Indonesia mampu membeli karbon dari pihak tersebut, maka dapat dihitung sebagai kontribusi dalam komitmen pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK 29%. Untuk mendorong pasar karbon domestik, Pemerintah Indonesia perlu membuat instrument carbon pricing yang menggabungkan sistem cap and trade dan carbon tax.

Pada prinsipnya untuk mengembangkan perdagangan karbon perlu mempertimbangkan opsi-opsi yang aman bagi Indonesia mengingat pasca 2020 telah memiliki komitmen yang mengikat.

membagi informasi ini:

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT