• Beranda
  • Berita
  • FGD Penerapan Teknologi Rendah Karbon Terkait Penurunan Emisi GRK di Bidang Energi

FGD Penerapan Teknologi Rendah Karbon Terkait Penurunan Emisi GRK di Bidang Energi

Sehubungan dengan salah satu tugas Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional untuk mengumpulkan informasi, memantau dan memfasilitasi kegiatan alih teknologi dan mendorong penerapan teknologi rendah karbon, maka pada tanggal 20 November 2015 telah dilakukan Focus Group Discussion di Hotel Santika. FGD ini merupakan serangkaian FGD yang akan dilakukan berkaitan dengan penerapan teknologi rendah karbon. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama, yang memfokuskan pada bidang energi. Bersama ini dilaporkan beberapa hal penting dalam pembahasan tersebut:

  1. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional. Dalam FGD ini dihadirkan 4 pembicara dari Dewan Energi Nasional (DEN), Direktorat Konservasi Energi Kementerian ESDM, Pusat Kebijakan Keenergian ITB, dan dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI). Namun, pembicara dari Dewan Energi Nasional berhalangan hadir. Di samping itu, dalam pertemuan ini juga diundang sejumlah nara sumber dan praktisi sebagai pembahas, yaitu Dr. Hardiv Situmeang (Ketua KNI-WEC, Indonesian National Committee – World Energy Council), Dr. Widiatmini Sih Winanti (BPPT), dan Dr. Fabby Tumiwa (Direktur IESR, Institute for Essential Service Reform).
  1. Pembicara pertama Dr. Ucok Siagian dari Pusat Kebijakan Keenergian ITB menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
    • Perlunya “decoupling” (doing more with less energy) yang mempertimbangkan pertumbuhan energi dan pertumbuhan konsumsi. Untuk itu dapat ditentukan subsektor mana yang akan diintervensi.
    • Perlu studi dekarbonisasi mendalam (deep decarbonnization). Studi ini dibutuhkan untuk dapat melakukan transisi ke ekonomi-rendah karbon dan mencapai target yang telah disepakati yaitu membatasi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi global kurang dari 2°C. Hal ini akan membutuhkan transformasi sistem energi hingga pertengahan abad ini melalui penurunan tajam intensitas karbon di semua sektor ekonomi, suatu transisi yang disebut “deep decarbonization” (dekarbonisasi mendalam).
    • Disampaikan mengenai trend emisi di Indonesia dan decarbonization pathway. Ada tiga pilar dekarbonisasi, yaitu: 1) efisiensi energi; 2) dekarbonisasi di sektor kelistrikan (listrik dihasilkan dari sumber yang rendah emisi) dan 3) Elektrifikasi pada end-uses (dipaksakan untuk penggunaan listrik pada semua kegiatan, dengan syarat listrik tersebut juga dihasilkan dari sumber yang rendah emisi).
    • Diuraikan mengenai dekarbonisasi per sektor: pembangkit listrik, bahan bakar cair (transport, industri dan listrik), sektor industri, komersial dan residensial. Untuk mencapai kondisi tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, yaitu industrialisasi industri terbarukan. Juga diperlukan SDM untuk science dan engineering.
    • Adapun implikasi dari kebijakan dekarbonisasi akan besar, antara lain berkaitan dengan:
      1. Siapa yang akan membiayai perubahan ke arah dekarbonisasi tersebut
      2. Dampak dan peluang ekonomi
      3. Kompensasi dari tidak berproduksinya sumber energi fosil
      4. Perlu negosiasi di forum perubahan iklim (pembiayaan, dsb)
  1. Pembicara kedua Bapak Arya Rezavidi dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    • Mengingatkan target pemerintah untuk mengurangi emisi GRK, dan dari sektor energi ditargetkan penurunan sebesar 6% (target penurunan dari bidang: industri, bangunan komersial dan transportasi). Diketahui bahwa sistem transportasi merupakan pengguna energi primer terbesar, yaitu 88%.
    • Peluang pembangkit energi terbarukan: angin, surya (PV), panas bumi, mini/mikro hidro, PLT samudera, PLT limbah, penerapan IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), dan peluang pembangkit listrik tenaga nuklir.
    • Karena transportasi merupakan pengguna energi primer terbesar dan penghasil emisi GRK, maka diusulkan sistem transportasi masal dan sistem transportasi publik yang berkelanjutan.
  1. Pembicara ketiga, Bapak Qatro yang mewakili Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM memaparkan hal-hal sebagai berikut:
    • Peningkatan kebutuhan akan energi
    • Pasokan energi saat ini masih didominasi oleh sumber energi fosil. Kebijakan Energi Nasional mengarahkan untuk diversifikasi/bauran energi (untuk tahun 2025, 23% harus dipasok dari energi terbarukan) serta konservasi energi.
    • Potensi konservasi energi dari berbagai sektor, juga dari penggunaan peralatan rumah tangga yang hemat energy. Energy efficiency ratio akan diterapkan tahun 2016. Penggunaan alat-alat yang tidak memenuhi ketentuan akan dibatasi (AC, dsb).
  1. Hal-hal penting yang muncul dari diskusi dan tanggapan oleh pembahas adalah sebagai berikut:
    • Opsi energi terbarukan maupun nuklir akan berkaitan dengan masalah pendanaan (biaya akuisisi teknologi tinggi). Pengalihan ke energi terbarukan akan memerlukan insentif, yang tentunya harus didanai oleh pemerintah.
    • Perlu diupayakan supaya ke depan bisa mandiri dalam pasokan energi. Dari sisi alih teknologi, perlu diupayakan supaya teknologi yang ada tidak hanya tersedia di tingkat global, tapi juga di Indonesia. Untuk meningkatkan ketersediaan teknologi di Indonesia, ada 3 hal yang harus diperhatikan:
    • Kemampuan mengadopsi teknologi (adoption capacity). Riset yang ada hanya riset dasar, belum sampai komersialisasinya. Riset seharusnya sampai ke analisa komersial, tetapi memang hal itu membutuhkan dana yang besar
    • Peningkatan kapasitas SDM melalui riset dan berbagai cara, termasuk mendorong swasta untuk turut berpartisipasi
    • Pendanaan
    • Banyak teknologi yang sudah tersedia, tapi tidak bisa masuk karena faktor ketidaksiapan.
    • Untuk mencapai penggunaan energi 1.6 ton/kapita, apalgi 1.3 ton/kapita sulit, karena membutuhkan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan. Sebagai contoh, untuk sektor transportasi harus dilakukan penghematan konsumsi BBM melalui perbaikan teknologinya sendiri (sebagai contoh adalah perhatian pada aspek design, aerodinamika, ban kendaraan, dan chassis yang bisa menghemat energi sampai 40%).
    • Banyak paket pendanaan yang tidak sesuai dengan bisnis efisiensi energi.
    • Sampai dengan tahun 2020 ditargetkan pengembangan energi dari biomassa, biofuel dan biogas. Revisi terhadap feed-in-tariff (kebijakan subsidi agar investasi untuk pengembangan energi terbarukan menjadi lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi para investor) terutama untuk energi dari biomassa dan sampah kota, supaya investor tertarik. Biodiesel cukup signifikan untuk dapat tercapai targetnya. Kebijakan penghilangan subsidi mempengaruhi penggunaan biofuel. Biogas antara lain dihasilkan dari POME (Palm Oil Mill Effluent).
    • Perlu ada kejelasan hubungan antara kerangka peraturan dan kebijakan dengan pelaksanaan. Harus ada link dengan industri manufaktur.
  1. Beberapa kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
    • Opsi teknologi terbuka luas dibandingkan dengan yang sekarang disepakati dalam kebijakan penurunan GRK:
    • Pemanfaatan teknologi rendah karbon harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional (RPJM), sehingga transformasi ke arah ekonomi rendah karbon benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan sistematik;
    • Sebenarnya, kebijakan pemerintah untuk mengangkat energi bersih sudah ditempatkan dalam kerangka Kebijakan Energi Nasional (KEN). Tetapi dalam pelaksanaannya dijumpai kendala regulasi, yang memerlukan penyelesaian yang terintegrasi.

Tags: Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional

membagi informasi ini: