NFP

Sesuai kebijakan Pemerintah dalam streamlining Kementerian/ Lembagadan berdasarkan Peraturan Presiden No. 16/2015 tentang KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dalam Kabinet Kerja Presiden JokoWidodo terjadi peleburan 4 (empat) institusi kementerian/ lembaga yangterdiri atas Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup,Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan Badan Pengelola REDD+menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Berdasarkan Perpres tersebut pelaksanaan Pengendalian Perubahan Iklimdikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananmelalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI).Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PPI diamanatkan untuk menjadi penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim yang didalamnya termasuk menjalankan peran sebagai National Focal Point (NFP)to the UNFCCC.

Dasar penunjukkan Direktur Jenderal PPI selakuNFP to the UNFCCC melalui:

1.     Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.465/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 tentangPenunjukan Focal Point (Pumpunan Kegiatan) Kerja Sama Luar Negeri;

2.     Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada ExecutiveSecretary of UNFCCC No. S.210/MenLHK-II/2015 Tanggal 18 Mei 2015.

3.     Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada ExecutiveSecretary of UNFCCC No. S.64/MENLHK/SETJEN/KLN.0/2/2019 Tanggal 11Februari 2019.

Pengertian NFP to the UNFCCC adalah seseorang yang ditunjuk negara sebagaiperwakilan negara untuk bertanggung jawab dan berkomunikasi terhadapseluruh kegiatan terkait UNFCCC di tingkat nasional Negara Pihak masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam keputusan Conference of the Parties (COP) maupun subsidiary bodies dibawahnya, NFP memiliki tugas utama untuk:

1.     Menerima dokumen dari dan komunikasi dengan UNFCCC terkaitaspek penganggaran dari Sekretariat UNFCCC;

2.     Penyusunan Laporan Komunikasi Nasional (National Communication);

3.     Menginformasikan mengenai pelaksanaan Konvensi di tingkatnasional;

4.     serta menerima, menyetujui, dan mengetahui seluruh kegiatan yangdilaksanakan bersama dengan pihak lain dan melaporkannya kepadaPertemuan Para Pihak (COP) melaluiSekretariat UNFCCC.

Dalam menjalankan tugasnya, NFP to the UNFCCC melakukan fungsi antaralain:

1.     Mempersiapkan Delegasi Republik Indonesia untuk sesi-sesiperundingan di bawah UNFCCC;

2.     Bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta pemangkukepentingan terkait lainnya dalam menyusun substansi posisi negosiasimaupun submisi Indonesia;

3.     Menyampaikan submisi Indonesia baik berupa posisi, dokumenpelaporan dan dokumen lainnya ke Sekretariat UNFCCC;

4.     Mengelola kesekretariatan Delegasi selama sesi perundinganberlangsung;

5.     Mengkoordinasikan pelaporan hasil persidangan dan komunikasitindak lanjut/implementasi oleh berbagai pihak.

Komunikasi yang dilakukan antara Sekretariat UNFCCC dengan NFP to theUNFCCC setiap Negara Pihak adalah melalui berbagai media komunikasitermasuk melalui akun email. Sebagai NFP to the UNFCCC, Indonesia selalumenerima update atau dari Sekretariat UNFCCC untuk kemudiandilanjutkan penyampaian informasi tersebut kepada para pemangkukepentingan baik di tingkat nasional maupun subnasional.

Dalam hal menjalankan serta untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas selaku NFP to the UNFCCC, Direktur Jenderal PPI didukung oleh sebuah Sekretariat. Pengertian Sekretariat NFP to the UNFCCC adalah sekretariat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK dalam rangka mengemban peran selaku NFP to the UNFCCC. Tugas dan fungsi Sekretariat NFP to the UNFCCC, selain mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi NFP to the UNFCCC, secara eksternal kepadaSekretariat UNFCCC dan pihak asing lainnya, secara internal di tingkatnasional juga mencakup kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, diseminasi,dan internalisasi hasil-hasil perundingan perubahan iklim tingkat global keberbagai pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional denganpemahaman yang lebih mudah untuk dicerna bagi para pemangkukepentingan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat.Dengan demikian komunikasi Sekretariat NFP to the UNFCCC tidak hanyabersifat eksternal ke pihak luar, juga ke para pemangku kepentingan didalam negeri, baik nasional maupun sub-nasional, serta menjembatanikomunikasi dan penyampaian into themasi antara Sekretariat UNFCCC denganpara pemangku kepentingan perubahan iklim di Indonesia.

Secara aktual, beberapa kegiatan Sekretariat NFP to the UNFCCC dalam rangka persiapan pada rangkaian perundingan perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1.     Identifikasi call for submission

Identifikasi dilakukan pada permintaan submisi yang telah dihasilkan dari sesi perundingan sebelumnya. Meskipun pemenuhan call for submission bersifat voluntary, namun proses penyusunan submisi hingga dihasilkannya suatu submisi untuk disampaikan ke Sekretariat UNFCCC merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Posisi Indonesia secara keseluruhan. Pemenuhan submisi tersebut dilakukan sedini mungkin dari batas waktu yang ditetapkan dan juga memperhatikan keterkaitan submisi tersebut dengan agenda lanjutan yang dimandatkan dalam keputusan seperti technical workshop, roundtable discussion dan technical paper;

2.     Penelaahan agenda perundingan

Dalam menuju suatu sesi perundingan penting sekali untuk memperoleh agenda sesi perundingan secara lengkap sebagai bahan untuk menyusun strategi negosiasi. Biasanya agenda perundingan akan disampaikan/ dimuat Sekretariat UNFCCC yang meliputi berbagai informasi baik aspek substansi maupun aspek logistik kepada seluruh Negara Pihak dan publik melalui email maupun penayangan dalam laman www.unfccc.int. Agenda perundingan atau yang dikenal dengan sebutan provisional and annotations agenda menjadi basis penyusunan Posisi Indonesia untuk setiap sesi perundingan;

3.     Identifikasi Pemangku Kepentingan (Kementerian /Lembaga)

Sesuai dengan agenda dan substansi sesi perundingan yang diterima, selanjutnya perlu dilakukan identifikasi para pemangku kepentingan (K/L) terkait untuk dilibatkan dalam mengawal agenda perundingan dimaksud. Untuk itu, NFP akan mengundang perwakilan K/L terkait dalam rangka penyusunan submisi dan Kertas Posisi Indonesia serta menjadi Delegasi RI;

4.     Identifikasi progres baik di Tingkat Nasional dan proses terkait di tingkat global

Dalam mempersiapkan bahan submisi dan kertas posisi Indonesia, NFP juga perlu mengidentifikasi progres serta hambatan di tingkat nasional serta proses pertemuan di tingkat global yang relevan. Identifikasi progres dan hambatan di tingkat nasional penting sebagai modalitas dalam perundingan untuk meningkatkan progress dan mendapatkan solusi untuk hambatan yang dihadapi. Sedangkan identifikasi proses di tingkat global berguna untuk memprediksi dan mengantisipasi arah perundingan dan hasil perundingan yang ingin dicapai.

Selain itu Sekretariat NFP to the UNFCCC juga melakukan serangkaian kegiatan baik bersifat sekuen maupun paralel dalam rangka penyusunan submisi, kertas posisi, dan berbagai dokumen terkait lainnya, serta pembentukan Delegasi RI, berupa:

1.     Penyelenggaraan serangkaian pertemuan guna penyusunan Submisi dan Kertas Posisi, dimana pertemuan penyusunan submisi dan kertas posisi dilakukan secara terpisah;

2.     Pembentukan Tim Negosiasi sebagai bagian inti dari Delegasi RI;

3.     Pembentukan Sekretariat Delegasi RI (Sekdelri);

4.     Penyampaian nama-nama Delegasi RI kepada Sekretariat UNFCCC melalui Online Registration System (ORS) untuk mendapatkan Acknowledgement Letter of Nomination dan/atau Visa Support Letter bagi para calon Delegasi;

5.     Penyusunan dokumen Pedoman Delegasi Republik Indonesia;

6.     Penyelenggaraan pertemuan Koordinasi Delegasi Republik Indonesia, yang bertujuan penyampaian pengarahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan eminent person terkait kepada seluruh Delegasi RI.

membagi informasi ini: